PADANG, METRO—Pemerintah Kota Padang resmi memulai pengerjaan fisik rehabilitasi bendungan dan saluran drainase yang rusak akibat bencana banjir, Senin (10/8/2026). Langkah ini dilakukan setelah seluruh tahapan perencanaan serta proses tender proyek selesai dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.
Upaya percepatan pemulihan infrastruktur Kota Padang pascabencana tersebut didanai melalui alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikembalikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Padang. Pengerjaan fisik difokuskan pada sejumlah titik vital untuk memastikan fungsi aliran air dan akses mobilitas warga kembali normal.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam menangani dampak bencana. Kendati demikian, seluruh proses rekonstruksi wajib mengedepankan prinsip akuntabilitas dan mematuhi regulasi perundang-undangan yang mengikat.
“Sama seperti masyarakat, kita juga ingin cepat. Namun ada tahapan perencanaan dan tender yang tidak bisa dibypass, karena ada aturan yang mengikat. Saat ini, Alhamdulillah beberapa rehab fisik sudah mulai dilakukan, karena proses perencanaan dan tendernya sudah selesai,” ujar Fadly Amran.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasi atas kesabaran warga Kota Padang selama proses persiapan berlangsung.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Malvi Hendri menjelaskan bahwa saat ini pengerjaan lapangan sudah mulai berjalan secara serentak di beberapa lokasi terdampak.
“Saat ini tujuh paket proyek fisik sudah dimulai pekerjaannya. Antara lain rekonstruksi jembatan di Kampung Jambak, rehab bendungan Limau Manis, rehab bendungan Lubuk Kilangan, rehab bendungan Sungkai, dan drainase di Tabiang Banda Gadang,” jelas Malvi.
Langkah pengerjaan infrastruktur ini difokuskan untuk memperbaiki serta mengoptimalkan kembali fungsi sistem saluran air di wilayah terdampak. Melalui rehabilitasi saluran air tersebut, Pemerintah Kota Padang mengupayakan agar aliran air dapat mengalir secara optimal, sehingga mampu meminimalisir potensi genangan maupun ancaman banjir susulan di masa mendatang demi kelancaran aktivitas serta keamanan masyarakat setempat.
Malvi Hendri, menyampaikan bahwa pemulihan fasilitas publik menjadi prioritas utama guna memastikan ketahanan sektor sosial dan ekonomi warga. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Tugas kita bukan sekadar membangun kembali apa yang rusak, melainkan memastikan bahwa infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial warga terbangun lebih baik. Apalagi tanggal 3 Agustus kemarin kita baru saja diuji kembali dengan bencana banjir, kita tetap berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bertahap akan kita perbaiki satu-persatu sesuai kewenangan Pemerintah Kota Padang,” ujar Malvi Hendri saat meninjau pelaksanaan proyek rehabilitasi drainase tersebut. (*)
