Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Muhammad Syukri menyatakan tahun 2020 Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kota Pariaman mendapat bantuan 120 unit rumah untuk 7 desa dan kelurahan.
“Saat ini kita telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masuk pada tahap kedua,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Muhammad Syukri, kemarin.
Katanya, karena pada tahap pertama lebih diutamakan untuk daerah tertinggal, kemudian daerah terkhusus. “Insyaallah pada tahap kedua ini pada bulan Maret atau bulan April mendatang pengumumunya untuk alokasi mendapat bantuan rumah kepada masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, tahun 2019 yang lalu dinasnya telah mengusulkan lebih kurang sebanyak 500 unit untuk direalisasikan untuk tahun 2020. “Semua yang kita usulkan melalui dua macam kategori yaitu melalui Peningkatan Kualitas (PK) artinya rumahnya sudah ada namun tidak layak dan Pembangunan Baru (PB) artinya mereka yang statusnya sudah menikah dan masih tinggal di rumah mertuanya dan bisa ditarik keluar untuk membangun rumah dengan syarat mereka mempunyai lahan,” ujarnya.
Lebih jauh dikatakan, dari semunya diusulkan ke kementerian pusat, dan mudah-mudahan pada tahun 2020 dapat namun berapa yang jumlahnya belum dapat dipastikan maka pada bulan Maret atau bulan April baru dapat kepastian.
“Dari empat kecamatan, pada Tahun 2019 lalu yang mendapatkan bantuan rumah tersebut mereka berdomisili di Kecamatan Pariaman Utara Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Selatan. Namun bantuan rumah ini semuanya hampir merata karena kita lihat kelapangan kondisi masyarakat kita yang berada di Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Selatan memang harus banyak kita perhatikan,” ujarnya.
Sebelumnya, untuk tahun 2019 katanya, Pemko Pariaman merahab rumah masyarakat sudah 1.154. dengan 1.000 rumah melaui BSPS melalui saker provinsi langsung dari kementerian dan sisanya 154 dari melalui DAK dan ini sudah terealisasi.
“Untuk pendataan ini kita libatkan pihak desa, terkadang masih ada yang tidak masuk dan tetap kita ajukan. Karena kami dari dinas untuk mengatasi rumah tidak layak huni dan mengatasi kekurangan rumah ditengah masyarakat terkhusus kepada keluarga tidak mampu,” tandasnya mengakhiri.(efa)