TANAHDATAR, METRO — Kabupaten Tanah Datar menyatakan siap secara penuh untuk melaksanakan dan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatra Barat 2026. Kesiapan tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tanah Datar, Novitra Kemala, Senin siang (14/9) di Kantor KONI Tanah Datar.
Meski menyatakan kesiapan, Novitra Kemala memberikan catatan penting berupa permohonan resmi dari KONI Tanah Datar terkait jadwal pelaksanaan. Pihaknya meminta agar jadwal pembukaan Porprov yang awalnya ditetapkan pada 2 Oktober 2026, dapat digeser menjadi tanggal 10 hingga 22 November 2026 mendatang.
Menurut Novitra, usulan perubahan jadwal ini bukan merupakan keputusan sepihak dari Kabupaten Tanah Datar saja. Aspirasi tersebut lahir berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dirapatkan oleh KONI Kabupaten dan Kota se-Sumatra Barat guna mencari solusi terbaik demi kelancaran administrasi.
“Itu sesuai kesepakatan KONI Kabupaten/Kota yang telah kami rapatkan. Berita acara tersebut telah ditandatangani, dan sudah diserahkan kepada Ketua KONI Provinsi Sumatra Barat,” kata Novitra Kemala saat memberikan keterangan kepada awak media.
Lebih lanjut, Novitra menambahkan bahwa penyesuaian jadwal ini sangat krusial terkait dengan regulasi anggaran. Penggunaan dana publik di luar tahapan yang sah berisiko memicu sanksi hukum bagi pengurus KONI, mengingat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) awalnya dijadwalkan pada 29 September 2026.
Sebagai bentuk komitmen dan semangat tinggi Tanah Datar dalam menyukseskan Porprov, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar bahkan mengambil langkah cepat. Pihak legislatif mempercepat pembahasan APBD-P menjadi tanggal 17 September 2026, dengan rencana alokasi anggaran pelaksanaan sebesar Rp 4 Miliar.
Namun, kendala administratif tetap membayangi pasca-ketuk palu di tingkat daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatra Barat dikabarkan belum bisa memastikan percepatan proses evaluasi terhadap dokumen APBD-P yang telah disahkan tersebut.
Situasi ini menimbulkan dilema penyerapan anggaran bagi panitia dan kontingen di lapangan. Novitra menegaskan, proses pengadaan barang dan jasa penunjang Porprov tidak mungkin dapat dilakukan secara legal jika pencairan dana daerah melewati tanggal batas mulai Porprov pada 2 Oktober 2026.
Di sisi lain, persiapan teknis dari sektor pembinaan atlet di Tanah Datar dipastikan terus berjalan tanpa hambatan. Seluruh cabang olahraga (cabor) dilaporkan telah aktif melakukan berbagai kegiatan, mulai dari Pemusatan Latihan atau Training Center (TC), seleksi atlet, hingga agenda persiapan lainnya.
Seluruh persiapan teknis tersebut dipastikan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh KONI Provinsi Sumatra Barat. “Jadi kami bermohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) ulang guna menetapkan atau menggeser tanggal Porprov sesuai dengan permohonan kami tersebut,” pungkas Novitra menutup penjelasannya. (ant)
