JAKARTA, METRO–Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI Profesional) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7).
Ketua Umum PERADI Profesional, Harris Arthur Hedar, menilai Indonesia membutuhkan aturan yang mampu mengantisipasi semakin kompleksnya hubungan hukum internasional, termasuk perkembangan teknologi yang memengaruhi berbagai transaksi lintas negara.
“Kami memandang RUU HPI merupakan salah satu tonggak penting dalam pembaharuan sejarah hukum internasional Indonesia di tengah meningkatnya mobilisasi manusia, aktivitas investasi asing, perdagangan internasional, transaksi digital, arbitrase internasional, perlindungan aset lintas negara hingga perkembangan teknologi global,” kata Harris dalam RDPU dengan Komisi III DPR.
Ia menekankan mendukung langkah DPR RI menyusun RUU HPI sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum nasional agar lebih relevan dengan perkembangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar konstitusi Indonesia.
“Baik yang modern, responsif, adaptif, dalam menghadapi perkembangan global, namun tetap berlandaskan pancasila UUD 1945, dan kepentingan nasional Indonesia,” jelasnya.
Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) itu menuturkan, selama ini pengaturan hukum perdata internasional masih tersebar di berbagai peraturan, yurisprudensi, serta praktik peradilan. Kondisi tersebut dinilai memunculkan ketidakpastian hukum, mulai dari persoalan kewenangan pengadilan, pilihan hukum, pilihan forum, hingga pengakuan dan pelaksanaan putusan asing.
“Atas dasar itu lah, semua masukan yang kami sampaikan merupakan hasil kajian yang dilaukan secara komprehensif yang dilakukan oleh tim Peradi Profesional, dengan memperhatikan hukum nasional, praktik peradilan, hukum perbandingan, dan berbagai instrumen hukum internasional yang relevan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Profesional, Yuhelson, memaparkan sejumlah rekomendasi yang diajukan organisasinya. Salah satu usulan utama ialah memperluas cakupan pengaturan dalam RUU HPI agar mampu mengakomodasi perkembangan praktik hukum di masa mendatang.
“Rekomendasi kami adalah ingin memperluas ruang lingkup UU HPI, agar mengakomodasi praktik hukum yang berkembang di masa depan. Konkritnya, dalam Pasal 4 ayat 2, bentuk usulannya itu penambahan,” tegas dia.
Selain itu, PERADI Profesional juga mengusulkan adanya penegasan mengenai keterkaitan antara choice of law, choice of forum, dan yurisdiksi Indonesia. Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepentingan nasional.
“Kami merekomendasikan agar parameter tersebut mencakup adanya kaidah dalam UU tersebut, Pancasila, UUD 1945, atau hukum yang memaksa, hak kontitusional warga negara, dan kepentingan nasional,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, PERADI Profesional turut menyoroti perlunya pengaturan lebih rinci mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Menurut Yuhelson, prosedur, tenggat waktu, ruang lingkup pemeriksaan hakim, hingga alasan penolakan putusan asing masih perlu diperjelas dalam RUU tersebut.
“Untuk itu rekomendasi kami, kalau bisa diatur secara rinci tentang persyaratan, tata cara, dan jangka waktu pmeriksaan, serta ruang lingkup penilaian hakim dan alasaan penolakan atas putusan pengadilan asing,” jelas dia.
Lebih lanjut, ia juga mendorong adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme kerja sama peradilan internasional, termasuk pertukaran informasi, alat bukti, hingga pemeriksaan saksi lintas negara. Organisasi advokat tersebut menilai prosedur yang rinci akan memudahkan implementasi hukum di lapangan.
“Ini adalah hal-hal konkret dan praktis yang kami alami dan semoga bisa diakomodir di dalam RUU HPI. Untuk itu Di dalam rekomendasi yang kami sampaikan, ingin menambahkan mengenai pengaturan mekanisme kerjasama pengadilan lintas negara beserta hukum pelaksanaannya,” jelas dia.
Rekomendasi lainnya mencakup harmonisasi RUU HPI dengan berbagai peraturan nasional, seperti KUH Perdata, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Arbitrase, UU Penyelesaian Sengketa, UU Jabatan Notaris, UU Kepailitan, hingga UU Administrasi Kependudukan.
“Rekomendasi kami adalah penerapana hukum internasional tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum nasional dan tetap berpedoman pada pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya. (jpg)
