JAKARTA, METRO—Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat kemitraan hijau dengan Pemerintah Tiongkok. Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat melakukan pertemuan dengan Utusan Khusus Perubahan Iklim Tiongkok Liu Zhenmin di Jakarta pada Kamis (30/7).
Pertemuan itu sebagai tindak lanjut dari komitmen kedua kepala negara yang menempatkan kerja sama lingkungan hidup dan pembangunan hijau sebagai pilar utama hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok.
“Indonesia yakin perlindungan lingkungan bukan merupakan beban pembangunan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu kami mengusung paradigma Growth through Environmental Protection, yaitu membangun kesejahteraan melalui perlindungan lingkungan hidup, dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat,” ujar Jumhur.
Dia menjelaskan, Indonesia mengembangkan pendekatan baru yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan kesejahteraan sebagai tiga pilar utama aksi iklim nasional. Langkah itu diperkuat melalui pengembangan pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati, mekanisme pembagian manfaat yang adil, serta penegakan prinsip keadilan iklim.
“Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah berkembang menjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Ke depan, kami berharap kerja sama ini semakin berorientasi pada aksi nyata, inovasi, investasi hijau, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sehingga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua negara serta berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan dunia,” tutur Jumhur.
Sementara itu, Liu Zhenmin menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia. Dia menegaskan, kesiapan Tiongkok untuk memperdalam kerja sama strategis.
“Kami memandang Indonesia sebagai salah satu mitra strategis paling penting di ASEAN dan Negara-Negara Selatan. Kami siap memperdalam kerja sama praktis di bidang perubahan iklim, energi bersih, teknologi hijau, sistem peringatan dini bencana, ekonomi sirkular, dan perlindungan lingkungan, sekaligus bekerja sama untuk menjaga kepentingan negara-negara berkembang dalam tata kelola iklim global,” papar Liu Zenmin.
Kedua pihak dalam pertemuan tersebut juga menyepakati sejumlah fokus kolaborasi hijau kedua negara. Yakni mendorong peningkatan investasi pada energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, penguatan industri panel surya, dan rantai pasok industri hijau yang disesuaikan dengan kondisi nasional.
Turut dibahas pula pengembangan sistem peringatan dini bencana berbasis satelit dan kecerdasan buatan, konservasi hutan hujan tropis, pengelolaan sampah menjadi energi, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan kerja sama riset, pertukaran keahlian, dan pelatihan sumber daya manusia untuk mencetak tenaga kerja di sektor hijau.
Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Tiongkok menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama dalam implementasi Persetujuan Paris dengan tetap berpegang pada prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Sekaligus mendorong negara-negara maju memenuhi komitmen pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.
Indonesia dan Tiongkok juga sepakat mempererat koordinasi menjelang berbagai forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan bersama negara-negara berkembang.
“Perlindungan lingkungan harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia siap memperkuat kerja sama dengan Tiongkok untuk menghadirkan solusi nyata bagi aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan,” kata Menteri Jumhur. (jpg)
