PADANG, METRO— Untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi di Sumatra Barat (Sumbar), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar bersama TPID kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID Triwulan III Tahun 2026 di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Kamis (17/9).
HLM ini merupakan salah satu agenda TPID dalam rangka mengevaluasi perkembangan inflasi, memastikan efektivitas langkah-langkah pengendalian inflasi, serta memitigasi berbagai risiko inflasi ke depan.
Dalam arahannya yang disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putera, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pengendalian inflasi perlu terus diperkuat, termasuk untuk memitigasi risiko tekanan inflasi ke depan yang bersumber dari gangguan produksi, cuaca ekstrem, peningkatan permintaan, dan kendala distribusi.
“Sejalan dengan hal tersebut, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dari daerah surplus ke daerah defisit perlu terus didorong guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga,” kata Yozawardi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Abdul Majid Ikram, menambahkan bahwa daerah juga perlu mengantisipasi potensi tekanan inflasi sebagai dampak peningkatan tensi geopolitik, khususnya yang bersumber dari dinamika harga energi dan nilai tukar.
“Dalam perkembangannya, tekanan inflasi Sumbar meningkat di Triwulan II 2026. Kenaikan tersebut terutama dipicu oleh meningkatnya harga cabai merah akibat gangguan produksi yang dipengaruhi tingginya curah hujan di berbagai sentra hortikultura,” ungkap Abdul Majid.
Pada saat yang sama, kata Abdul Majid, kelompok transportasi turut mencatat peningkatan tekanan inflasi seiring kenaikan harga energi global yang mendorong peningkatan harga BBM nonsubsidi serta tarif angkutan udara.
“Memasuki Triwulan III 2026, tekanan inflasi mulai menunjukkan penurunan. Inflasi tahunan pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,76% (yoy), semakin mendekati kisaran target inflasi nasional. Penurunan tersebut didukung oleh melandainya inflasi bulanan yang tercatat sebesar 0,18% (mtm) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,23% (ytd),” ujar Abdul Majid.
Kondisi ini, kata Abdul Majid, sejalan dengan membaiknya pasokan beberapa komoditas pangan, khususnya bawang merah, yang didukung oleh peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
“Meskipun demikian, upaya pengendalian inflasi perlu terus diakselerasi di seluruh kabupaten/kota agar inflasi dapat kembali berada dalam kisaran target inflasi sebesar 2,5%±1%,” tegas dia.
Berkenaan dengan berbagai risiko tersebut, HLM TPID Triwulan III 2026 menegaskan komitmen untuk memperkuat pengendalian inflasi melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berbasis business-to-business (B2B), termasuk di dalamnya memfasilitasi hubungan produsen di daerah surplus dengan off-taker di daerah defisit (business matching).
Pada kesempatan itu pula, Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan apresiasi kepada Kota/Kabupaten yang paling responsif dalam upaya pengendalian inflasi, yaitu Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, dan Kab. Padang Panjang. Selanjutnya disampaikan pula apresiasi kepada Kota/Kabupaten teraktif dalam melakukan operasi pasar, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Agam. (rgr)
