PADANG, METRO–Tim bakal calon (Bacalon) Ketua Umum Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat (Sumbar), Roni Pahlawan surati Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) karena dianggap telah mengankangi proses tahapan dalam pemilihan.
Melalui Kuasa Hukumnya, Nisfan Jumadil, Roni Pahlawan mempertanyakan, alasan Plt KONI Sumbar melakukan penundaan pengumuman hasil verifikasi dari waktu yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 11 Juni 2022 kemarin.
“Namun hari ini, Plt KONI Sumbar menyampaikan kepada tim penjaringan untuk dilakukan penundaan. Ini ada apa ini?,” kata Nisfan Jumadil kepada wartawan di Padang, Selasa (14/6).
Menurutnya, keputusan yang telah diambil tersebut tidaklah berdasar. Penundaan itu didasari oleh satu surat Pertina bisa ditunda, padahal KONI adalah suatu organisasi. “Makanya kami datang sebagai kuasa hukum salah Bacalon dan meminta Plt KONI Sumbar agar berjalan sesuai aturan. KONI adalah komisi olahraga. Jangan jadikan organisasi yang tidak taat terhadap aturan,” tutur Nisfan.
Dijelaskannya, yang bersangkutan dinilai telah mengangkangi anggaran dasar peraturan. Maka harus ada penjelasan pasti kenapa dilakukan penundaan verifikasi.
“Harusnya pada tanggal 11 itu sudah ada pemberitahuan verifikasi. Kemudian pada tanggal 13 nya klien kami pun sudah mendatangi TPP untuk memberikan visi dan misi. Namun karena ditunda, tentu tidak jadi,” ujarnya.
Dengan adanya penundaan tersebut, Nihfan menilai seakan-akan ada intervensi terhadap Plt KONI tersebut. Menurutnya, KONI merupakan milik organisasi dan bukan milik Plt KONI.
“KONI ini milik organisasi. Harusnya ada dulu pleno menjelang dilakukan penundaan ini. Contohnya terkait rakor. Rakor ini adalah keputusan tertinggi untuk menghadapi Musdaprovlub. Namun itu yang dikangkangi,” tutupnya.
Sementara itu Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) bakal calon Ketum KONI Sumbar ketika dikonfirmasi melalui anggota TTP Hendra Dupa tidak mau berkomentar dan memberikan keterangan. ” Nantilah dulu, tunggu dulu,” katanya kepada awak media. (hen)
