PADANG, METRO– Ratusan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi demontrasi di DPRD Sumbar, Kamis (25/6).
Ratusan Relawan MBG dari Kota Padang, Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman ini mulai mendatangi Gedung Wakil Rakyat tersebut pukul 10.00 WIB. Mereka melaksanakan aksi demonstrasi sambil membawa spanduk yang berisikan tuntutan aspirasinya. Beberapa di antara juga membawa bendera merah putih. Aksi ratusan massa ini dikawal puluhan aparat kepolisian.
Dalam aspirasinya peserta aksi demonstrasi yang didominasi kaum ibu-ibu meminta program MBG dilanjutkan pemerintah.
Salah seorang orator demontran, Aliman Antoris menyatakan, saat ini aliran dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) tidak dibuka. Dampaknya saat ini banyak karyawan SPPG tidak mendapatkan penghasilan.
“Kami tidak ingin dilakukan penghentian MBG ke sekolah-sekolah, MBG tersebut memberikan dampak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada saat liburan sekolah ini, menurut Aliman Antoris, pihaknya turut mendukung penghentian MBG ke sekolah-sekolah, kecuali distribusi MBG ke posyandu-posyandu yang ada di Sumbar.
“Kami mendukung MBG dihentikan di sekolah-sekolah saat libur sekarang. Tetapi kami ingin MBG terus berlangsung dan didistribusikan ke posyandu-posyandu. Bagaimana pun kami karyawan SPPG juga ingin hidup,” jelasnya.
Aliman Antoris menambahkan, saat ini karyawan SPPG digaji harian yang dibayarkan sekali dua minggu. “Gaji harian karyawan SPPG yang paling rendah Rp100 ribu perhari. Jika MBG di hentikan, bagaimana mereka memenuhi hidupnya,” ujarnya.
Koordinator SPPG Dabua Ombak, Kelurahan Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Wiranda (25) mengungkapkan, penghentian operasional dapur merujuk pada Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penghentian kegiatan selama masa libur sekolah
“Kami berharap MBG tetap berjalan. Kalau dapur berhenti, otomatis upah kami juga tidak ada,” ujar Wiranda.
yang juga menyayangkan jika program MBG di hentikan pemerintah.”Menghentikan MBG berarti melukai hati masyarakat. Banyak warga terbantu oleh program MBG ini. Seperti pemenuhan gizi anak-anak dan membuka lapangan pekerjaan bagi kami,” ujarnya.
Lebih lanjut, salah seorang orator perempuan menjelaskan juga, akibat penghentian MBG oleh pemerintah, pihaknya tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Saya ingin menikah, saya mengharapkan penghasilan dari SPPG ini. Selain itu, jika MBG dihentikan, untuk biaya hidup saja sulit sekarang. Termasuk saya tidak bisa melakukan pembayaran kredit motor baru,” ungkapnya.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi di hadapan pendemo menyatakan, pihaknya juga mendukung penuh program MBG. “Kami mendukung, program MBG. Aspirasi dari pendemo akan kita lanjutkan ke pemerintah,” ucapnya.
Menurut Muhidi MBG memberikan dampak kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk menekan angka stunting. “Kita ingin masyarakat kita bahagia, ada lapangan pekerjaan, gizi meningkat, selain itu UMKM berkembang. Jadi kita sepakat akan tuntutan pendemo, tentunya dengan adanya evaluasi,” tutupnya.(fan)
