Aksi 21-22 Mei Berujung Kerusuhan, 6 Tewas,  257 jadi Tersangka

JAKARTA, METRO – Aksi penolakan hasil Pilpres 2019 yang terjadi di depan kantor Bawaslu RI dan di beberapa titik di Jakarta, Selasa-Rabu (21-22/5) berujung maut. Dari informasi yang didapat, korban tewas mencapai 6 sampai 7 orang sepanjang dua hari itu. Korban luka-luka disebut mencapai ratusan orang.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peninjauan di dua titik lokasi, yakni di Bawaslu dan di RSUD Tarakan, Rabu pagi. Dalam kunjungannya, Anies menyatakan sudah ada enam orang yang meninggal dunia.
”Korban sejauh ini ada 6 korban meninggal. Di RS Tarakan ada 2. Kemudian di Pelni. Dan di RS Budi Kemuliaan RSCM dan di RSAL Mintohardjo,” kata Anies di RSUD Tarakan.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti mengatakan ada satu korban di RS Pelni, 2 korban di Budi Kemuliaan, 1 korban di Mintohardjo dan 1 korban di RSCM. “Jadi saat ini semua tim siaga seperti saya sampaikan kemarin ada 37 titik dilakukan di lapangan kemudian ada 10 RS rujukan tetapi semua RS siaga,” kata Widyastuti.
Selain itu, ada sekitar 200 orang yang luka-luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Pihak rumah sakit juga mengerahkan ambulans di titik-titik kerusuhan dan membawa korban langsung ke rumah sakit jika dibutuhkan.
“Jadi kira-kira ada sekitar 200an orang luka-luka per jam 9 ini dan ada sekitar 6 orang yang sudah tercatat meninggal,” tutur dia.
257 Tersangka
Pada malam harinya, Polda Metro Jaya menetapkan 257 tersangka kasus kerusuhan 22 Mei 2019 yang berawal dari depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/5) malam.
”Berkaitan dengan unjuk rasa yang kami amankan, TKP-nya ada tiga. Pertama di depan Bawaslu, Petamburan, dan ketiga adalah di Gambir. Dari tiga TKP tersebut setelah dilakukan penangkapan orang-orang atau sekelompok massa yang melakukan rusuh, ada 257 tersangka yang buat kerusuhan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/5) malam.
Para tersangka tersebut, kata Argo, diamankan antara lain dari depan Bawaslu sebanyak 75 orang, Petamburan 156 tersangka, dan Gambir 29 tersangka.
“Di Bawaslu kenapa dilakukan penangkapan karena melawan petugas yang sedang bertugas, kemudian juga melakukan perusakan. Selanjutnya di Petamburan karena pembakaran mobil dan asrama, di Gambir penyerangan asmara dan Polsek Gambir,” ujar Argo.
Dari para pelaku, kata Argo, polisi telah menyita sejumlah barang bukti beberapa di antaranya celurit, anak panah, dan sejumlah uang. Argo mengatakan polisi saat ini tengah memburu diduga aktor intelektual yang menyuruh para tersangka melakukan kerusuhan. Saat ini polisi memberlakukan Siaga 1 di Jakarta menyikapi hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Setelah sempat terjadi aksi massa mengatasnamakan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) di depan Bawaslu yang bubar usai salat tarawih pada Selasa (21/5), malam harinya terjadi kerusuhan di depan Bawaslu.
Kerusuhan di depan Bawaslu RI itu pun berlanjut hingga Rabu (22/5) siang hingga merembet ke kawasan Petamburan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat karena massa dipukul mundur dan diupayakan bubar oleh polisi.
Kerusuhan massa itu diduga terkait hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di mana Jokowi-Ma’ruf (paslon nomor urut 01) mengalahkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Tidak ada Ruang
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang buat para perusuh yang mengganggu keamanan dan proses demokrasi. Jokowi menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Rabu (22/5).
Saat itu Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga para jenderal TNI dan Polri. Mereka adalah Menko Polhukam Jenderal (Purn) TNI Wiranto, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu lantas menyatakan dia membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama membangun dan memajukan negara ini. Sebaliknya dia tidak memberi toleransi bagi perusuh.
”Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapa pun juga yang akan menganggu keamanan, yang akan menganggu proses demokrasi dan persatuan negara yang kita cintai ini, terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara, merusak NKRI. Tidak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa situasi hingga saat ini masih terkendali. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir. “Dan saya mengajak, mari kita merajut kembali persatuan, merajut kembali persaudaraan, kerukunan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” ucap Kepala Negara.
Prabowo Berduka
Capres Prabowo Subianto menyampaikan duka atas meninggalnya enam orang pendemo yang meninggal akibat kerusuhan. “Inaillahi wainailahi rojiun, kami mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya enam orang dan terlukanya ratusan masyarakat yang menjadi korban kekerasan pada malam hari dan dini hari yang baru lalu,” kata Prabowo dalam konferensi pers di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu sore.
Prabowo menjelaskan, sebelumnya dia telah menyampaikan berkali-kali bahwa dirinya mendukung segala upaya penggunaan hak konstitusional yang berakhlak, damai, tanpa kekerasan. Mantan Komandan Jenderal itu pun mengimbau kepada seluruh masyarakat, kepolisian, dan TNI untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan fisik.
“Termasuk kepada seluruh pejabat publik, pejabat kepolisian, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, netizen dan seluruh anak bangsa untuk menghindari kekerasan verbal pun yang dapat memprovoasi apalagi di bulan ramadhan yang baik dan suci ini,” ungkapnya.
Prabowo juga meminta peristiwa kerusuhan tadi malam tidak terjadi lagi. Ia khawatir bila peristiwa itu terjadi lagi, hal tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. “Kami memohon pertolongan kepada Tuhan yang maha besar, yang maha esa, agar kemanunggalan TNI-Polri dengan rakyat bisa terjaga, dan tidak digunakan alat kekuasaan” ungkapnya. (fat/fas/jpnn)

Exit mobile version