Pada 8 Maret 2024, sebanyak 157.771 kilogram beras cadangan disalurkan untuk korban bencana erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Sementara, pada 16 Maret 2024 sebanyak 194.890 kilogram beras juga disalurkan bagi korban banjir di Kabupaten Pessel. Pada 30 Mei sebanyak 7.385 kilogram beras disalurkan usai bencana banjir di Kota Sawahlunto.
Baru-baru ini Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan menyalurkan kembali bantuan beras cadangan bagi masyarakat di tiga daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 104,7 ton. Bantuan itu respon cepat Pemprov Sumbar terhadap laporan masyarakat yang mengeluhkan habisnya stok beras karena terkendala pengiriman.
“Hal itu sesuai arahan Gubernur Mahyeldi Ansharullah yang meminta agar pemerintah hadir dalam setiap permasalahan masyarakat, langsung merespons cepat laporan terkait habisnya stok beras. Daerah yang menjadi sasaran dalam pembagian bantuan itu adalah Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan,” urainya.
Bergerak Kendalikan Inflasi
Derry Swasti mengatakan untuk masalah ketersediaan dan keterjangkauan pangan, melalui Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan juga turut ambil andil dalam persoalan pengendalian inflasi serta pemantauan harga. “Kita terus bergerak tiap hari memantau ketersediaan stok dan harga pangan di pasaran. Juga mengelar pasar murah untuk pengendalian inflasi. Secara teknis dilakukan UPTD DPAP atau dikenal dengan TTIC, dengan memberikan subsidi kepada masyarakat di saat tertentu,”ujarnya.
Selain ikut bergerak dalam persoalan penanggulangan inflasi, Dinas Pangan juga turut mengambil andil dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Salah satunya dengan cara mendorong program menanam di perkarangan rumah. Sasarannya, setiap rumah tangga yang memiliki lahan di pekarangan.
Derry mengatakan, program ini bertujuan bukan untuk industri dan pertanian skala besar, namun ditujukan pada rumah tangga dalam bentuk kelompok, demi mengurangi aktivitas biaya konsumsi masyarakat dari luar. “Tahun sekarang kegiatannya dalam bentuk hibah bibit. Setiap kelompok penerima yang dinilai layak sebelum menerima bantuan di SK-kan oleh Gubernur dan dibekali ilmu teknis penanaman. Tentunya kegiatan diawasi dan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dinas Pangan Sumbar juga memiliki program untuk menekan konsumsi beras melalui optimalisasi pengolahan bahan pangan non beras dalam bentuk bantuan peralatan dan edukasi terhadap kaum perempuan para ibu rumah tangga. Pelaksanaan program ini dikerjasamakan dengan organisasi TP-PKK.
“Kita memberikan bantuan kepada kelompok pengolahan pangan lokal berupa uang untuk membeli peralatan. Kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada penerima bantuan, agar mereka mampu mengkreasikan produk pangan lokal,” tuturnya.
Selain memperhatikan ketersediaan dan harga, pihaknya juga fokus memastikan keamanan pangan melalui pengawasan. Baik untuk bahan pangan yang telah maupun yang belum beredar. Khusus untuk yang belum beredar melalui pengawasan post market dan pre market dengan skema sertifikasi. Sedangkan yang belum beredar dengan uji laboratorium.
Raih Penghargaan
dan Reward
Dari berbagai upaya Pemprov Sumbar di bawah komando Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wagub, Audy Joinaldy melalui Dinas Pangan Sumbar mengatasi persoalan ketahanan pangan, mendapat pengakuan dari pemerintah pusat melalui raihan penghargaan.
Pada akhir Juli (28/7) lalu, Provinsi Sumbar mendapat penghargaan Bapanas Award 2024 dari Kepala Bapanas atas keberhasilan menstabilkan harga dan meningkatkan aksebilitas pangan masyarakat. Atas keberhasilan itu Pemprov Sumbar menerima hadiah mobil Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan (SPHP) dari Bapanas.
Selain itu, pada World Food Safety Day Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), Provinsi Sumbar masuk 5 OKKPD terbaik di Indonesia. Atas keberhasilan itu Pemprov Sumbar dihadiahi 1 unit mobil laboratorium keamanan pangan.
Pemprov Sumbar juga memperoleh penghargaan Kategori A Bidang Sistem Managemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Fasilitas Distribusi Pangan dengan predikat sebagai provinsi terbaik 1. Terbaru, pada pertengahan September (19/9) lalu, Pemprov Sumbar sukses meraih penghargaan Merdeka Award 2024 untuk kategori daerah yang berhasil menciptakan kemandirian pangan secara nasional dari salah satu grup media ternama di Indonesia. (AD.ADPSB)