PADANG, METRO–Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sumatra Barat (Sumbar) selama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy konsisten mengalami peningkatan. Bahkan, IKP Sumbar masuk kategori paling baik secara nasional dalam tiga tahun terakhir. Atas keberhasilan itu Provinsi Sumbar meraih sejumlah penghargaan nasional.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada Tahun 2022, IKP Provinsi Sumbar berada di skala 79,45. Angka ini masuk kategori paling baik secara nasional. Trend positif itu kembali berhasil dicatatkan Sumbar pada Tahun 2023, IKP Provinsi Sumbar naik signifikan mencapai skala 83,22 dan kembali masuk kategori paling baik secara nasional.
Sementara, Tahun 2024 ini, meskipun tahun anggaran 2024 belum selesai, namun jika merujuk capaian perhitungan beberapa indikator utama dasar penilaian, IKP Sumbar sudah melampaui batas minimum kategori paling baik, sehingga diperkirakan kembali menunjukkan hasil positif.
“Capaian positif ini tidak lepas dari komitmen kita mengawal tingkat produksi dan ketersedian bahan pangan. Kita juga terus berkoordinasi dan bersinergi dengan banyak pihak memastikan semuanya berjalan sesuai harapan,” tegas Mahyeldi di Padang, Minggu (22/9).
Mahyeldi menambahkan, sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat rawan bencana yang cukup tinggi, melalui Dinas Pangan Sumbar, selalu mempertimbangkan risiko kerawanan pangan dengan menyiapkan beberapa skema kebijakan alternatif. Itulah yang membuat tingkat ketahanan pangan di Sumbar mendapat penilaian paling baik secara nasional.
“Mengingat kondisi yang tidak terduga dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, di setiap wilayah Sumbar. Sementara ketersediaan pangan mesti tetap ada, maka kita telah siapkan beberapa langkah antisipasi. Alhamdulillah upaya kita itu mendapat pengakuan dan diapresiasi Pemerintah Pusat melalui penghargaan,” ucap Mahyeldi.
Plt Kepala Dinas Pangan Sumbar, Derry Swasti mengatakan, meskipun Sumbar dihadapkan dengan berbagai ujian berat seperti bencana alam dan kondisi cuaca yang sulit diprediksi, namun tingkat produksi padi di Sumbar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian produksi padi Sumbar Tahun 2023 berhasil menembus angka 1,482, 468 ton Gabah Kering Giling (GKG).
Kondisi ini meningkat sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan pada 2024 ini, jelang akhir tahun produksi padi Sumbar telah melampaui target. “Kondisi ini menjadikan Sumatera Barat salah satu daerah dengan ketahanan pangan terbaik atau nomor 5 daerah dengan ketahan yang baik secara nasional,” ungkapnya.
Derry menyampaikan keberhasilan ketahanan pangan ini tidak lepas dari implementasi berbagai program inovatif, seperti optimalisasi lahan pertanian dan peningkatan dukungan kepada petani lokal.
Diharapkan, terobosan ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya, sehingga akan berdampak positif untuk ketahanan pangan secara nasional. “Ini menjadi capaian terbaik Sumbar dan bisa menjadi patokan bagi daerah lainnya di Indonesia,” ujar Derry.
Optimalkan Program dan Bantuan
Derry mengatakan, banyak aspek yang menjadi perhatian serius dari Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan Sumbar untuk memastikan IKP selalu berada dalam kategori baik. Di antaranya, aspek ketersediaan, penempatannya, akses atau keterjangkauannya dan sebagainya. Hal ini terus menjadi perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan untuk masalah ketahanan pangan.
Derry mengatakan untuk mengatasi kerawanan pangan suatu daerah, pihaknya mengoptimalkan pemberian bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Data Dinas Pangan pada tahun 2024 ini saja sekitar 2.650 paket logistik PDRP telah dibagikan kepada masyarakat yang dinilai berhak serta masyarakat yang terdampak bencana.
Seperti 1.400 paket logis tik di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dan Kabupaten Tanah Datar sebanyak 650 paket, terdiri dari beras 10 kilogram, minyak goreng 4 liter, telur dua tray, ikan kaleng 3 pcs dan gula 1 kilogram.
“Melalui program ini kita memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah rawan pangan, seperti daerah terdampak bencana dan daerah dengan angka stunting tinggi. Mereka menerima paket PDRP berisi kebutuhan pokok. Bantuannya berbeda tiap tahunnya sesuai hasil kajian dari tim verifikasi,” ungkap Derry.
Kemudian sejak awal tahun 2024, Dinas Pangan Sumbar juga menganggarkan 100 ton Cadangan Beras Pemprov Sumbar dan telah disalurkan ke beberapa kabupaten dan kota.
Pada tanggal 10 Januari 2024, sebanyak 47.304 kilogram beras tersebut disalurkan untuk korban bencana banjir di Kabupaten Limapuluh Kota. Pada 28 Januari 2024 sebanyak 28.980 kilogram disalurkan untuk korban bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya.
Pada 8 Maret 2024, sebanyak 157.771 kilogram beras cadangan disalurkan untuk korban bencana erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Sementara, pada 16 Maret 2024 sebanyak 194.890 kilogram beras juga disalurkan bagi korban banjir di Kabupaten Pessel. Pada 30 Mei sebanyak 7.385 kilogram beras disalurkan usai bencana banjir di Kota Sawahlunto.
Baru-baru ini Pemprov Sumbar melalui Dinas Pangan menyalurkan kembali bantuan beras cadangan bagi masyarakat di tiga daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 104,7 ton. Bantuan itu respon cepat Pemprov Sumbar terhadap laporan masyarakat yang mengeluhkan habisnya stok beras karena terkendala pengiriman.
“Hal itu sesuai arahan Gubernur Mahyeldi Ansharullah yang meminta agar pemerintah hadir dalam setiap permasalahan masyarakat, langsung merespons cepat laporan terkait habisnya stok beras. Daerah yang menjadi sasaran dalam pembagian bantuan itu adalah Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan,” urainya.
Bergerak Kendalikan Inflasi
Derry Swasti mengatakan untuk masalah ketersediaan dan keterjangkauan pangan, melalui Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan juga turut ambil andil dalam persoalan pengendalian inflasi serta pemantauan harga. “Kita terus bergerak tiap hari memantau ketersediaan stok dan harga pangan di pasaran. Juga mengelar pasar murah untuk pengendalian inflasi. Secara teknis dilakukan UPTD DPAP atau dikenal dengan TTIC, dengan memberikan subsidi kepada masyarakat di saat tertentu,”ujarnya.
Selain ikut bergerak dalam persoalan penanggulangan inflasi, Dinas Pangan juga turut mengambil andil dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Salah satunya dengan cara mendorong program menanam di perkarangan rumah. Sasarannya, setiap rumah tangga yang memiliki lahan di pekarangan.
Derry mengatakan, program ini bertujuan bukan untuk industri dan pertanian skala besar, namun ditujukan pada rumah tangga dalam bentuk kelompok, demi mengurangi aktivitas biaya konsumsi masyarakat dari luar. “Tahun sekarang kegiatannya dalam bentuk hibah bibit. Setiap kelompok penerima yang dinilai layak sebelum menerima bantuan di SK-kan oleh Gubernur dan dibekali ilmu teknis penanaman. Tentunya kegiatan diawasi dan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Dinas Pangan Sumbar juga memiliki program untuk menekan konsumsi beras melalui optimalisasi pengolahan bahan pangan non beras dalam bentuk bantuan peralatan dan edukasi terhadap kaum perempuan para ibu rumah tangga. Pelaksanaan program ini dikerjasamakan dengan organisasi TP-PKK.
“Kita memberikan bantuan kepada kelompok pengolahan pangan lokal berupa uang untuk membeli peralatan. Kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada penerima bantuan, agar mereka mampu mengkreasikan produk pangan lokal,” tuturnya.
Selain memperhatikan ketersediaan dan harga, pihaknya juga fokus memastikan keamanan pangan melalui pengawasan. Baik untuk bahan pangan yang telah maupun yang belum beredar. Khusus untuk yang belum beredar melalui pengawasan post market dan pre market dengan skema sertifikasi. Sedangkan yang belum beredar dengan uji laboratorium.
Raih Penghargaan
dan Reward
Dari berbagai upaya Pemprov Sumbar di bawah komando Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wagub, Audy Joinaldy melalui Dinas Pangan Sumbar mengatasi persoalan ketahanan pangan, mendapat pengakuan dari pemerintah pusat melalui raihan penghargaan.
Pada akhir Juli (28/7) lalu, Provinsi Sumbar mendapat penghargaan Bapanas Award 2024 dari Kepala Bapanas atas keberhasilan menstabilkan harga dan meningkatkan aksebilitas pangan masyarakat. Atas keberhasilan itu Pemprov Sumbar menerima hadiah mobil Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan (SPHP) dari Bapanas.
Selain itu, pada World Food Safety Day Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), Provinsi Sumbar masuk 5 OKKPD terbaik di Indonesia. Atas keberhasilan itu Pemprov Sumbar dihadiahi 1 unit mobil laboratorium keamanan pangan.
Pemprov Sumbar juga memperoleh penghargaan Kategori A Bidang Sistem Managemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Fasilitas Distribusi Pangan dengan predikat sebagai provinsi terbaik 1. Terbaru, pada pertengahan September (19/9) lalu, Pemprov Sumbar sukses meraih penghargaan Merdeka Award 2024 untuk kategori daerah yang berhasil menciptakan kemandirian pangan secara nasional dari salah satu grup media ternama di Indonesia. (AD.ADPSB)