Selain itu, MK juga memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi Click MK, dan menggelar simulasi penanganan PHPU di lingkungan MK.
Perlu diketahui bahwa ada tiga dasar hukum penanganan PHPU 2024, yaitu PMK 3/2023 tentang tata beracara dalam perkara PHPU anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dasar hukum kedua adalah PMK 2/2023 tentang tata beracara dalam perkara PHPU anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum ketiga adalah PMK 4/2023 tentang tata beracara dalam perkara PHPU presiden dan wakil presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri meminta agar pihak yang kalah Pemilu jika menemukan adanya dugaan kecurangan dengan disertai bukti yang kuat langsung dibawa Bawaslu dan MK agar ditangani sesuai hukum yang berlaku.
“Ada bukti, bawa langsung ke Bawaslu, ada bukti bawa langsung ke MK,” kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. (jpg)