PADANG, METRO–Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat (Sumbar) bermitra dengan PATTIRO melalui program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA) mendorong berbagai pihak terutama pemerintah dan stakeholder terkait untuk memperhatikan isu perubahan iklim, terutama bagi kelompok rentan yang sangat terdampak ketika terjadi bencana.
Hal itu diungkap Suci Kurnia Sari, Coordinator District VICRA-PKBI Sumbar, saat menggelar kegiatan NGOPI (ngobrolin perubahan iklim) bersama awak media di Padang, pada Rabu (27/7). Ia mengatakan, perubahan iklim merupakan masalah yang mengerikan, dan ini benar-benar perlu dipecahkan serta layak menjadi prioritas besar.
“Melalui pemberitaan oleh media baik itu media cetak, elektronik dan online tentang berbagai permasalahan bencana perubahan iklim, terutama untuk kelompok rentan di sektor pertanian diharapkan dapat mempercepat gerakan, kepedulian serta aksi serius dari pemerintah dan stakeholder terkait,” kata Suci.
Suci menekankan perlu sinergisitas untuk memperkuat komitmen para pihak, termasuk media untuk peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dampak besar perubahan iklim, fokusnya adalah perempuan petani kecil dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan.
Hal ini ditunjukan melalui adanya kebijakan pemerintah tentang adaptasi perubahan iklim. Kebijakan tersebut muncul berkaitan dari sisi kelembagaan, aksi maupun anggaran yang diharapkan menyasar kepada kelompok rentan.
“Sementara, dokumen kebijakan pembangunan berketahanan iklim yang dirilis oleh Bappenas belum diterapkan di Sumbar khususnya di Kabupaten Padang Pariaman (daerah dampingan program), sehingga keterlibatan media untuk mendengungkan isu ini di publik menjadi penting,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah awak media memberikan beberapa masukan agar isu perubahan iklim bisa diantisipasi dan tidak memberikan dampak yang lebih buruk, mulai dari optimalisasi anggaran daerah (APBD) hingga rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah yang memiliki fokus terhadap sektor pertanian.
Dia mengatakan peran media sangat krusial dalam mendukung upaya pengendalian perubahan iklim diantaranya, sarana komunikasi edukasi, penyampaian dan memperjelas informasi, serta mendapatkan atensi dari publik.
Dia melanjutkan, di Sumbar ada lima kabupaten terkategori daerah super-prioritas sektor pertanian yakni Agam, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, dan Pesisir Selatan. Kelima kabupaten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya, kerentanan dan risiko bencana yang tinggi.
Sementara, GESI Specialist Program VICRA Ramadhaniati mengatakan, dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya yaitu bekerja lebih keras, tingginya potensi perkawinan anak dan putus sekolah, rentan mengalami kekerasan dan multi beban. Kemudian, memengaruhi derajat kesehatan perempuan, beban kerja perawatan, minimnya kases terhadap peningkatan kapasitas, asupan pangan tidak memadai.
Menurutnya, perempuan dan kelompok rentan lainnya, rentan dalam menghadapi perubahan iklim, lantaran memiliki akses dan kontrol yang terbatas terhadap sumberdaya (pengetahuan, sumber daya alam, teknologi, modal sosial), partisipasi dalam pengambilan keputusan kerap diabaikan, bahkan di tingkat tertentu, mereka tidak dilibatkan di dalam distribusi manfaat.
Kemudian norma budaya dan agama terkadang membatasi kemampuan perempuan untuk membuat keputusan cepat dalam situasi bencana. Dalam beberapa kasus, pakaian yang perempuan kenakan dan/atau tanggung jawab perempuan dalam mengasuh anak dapat menghambat mobilitas perempuan pada saat darurat.
“Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas, peningkatan akses, dan mengintegrasikan pug-inklusifitas,” ujarnya.
Ramadhaniati juga menyampaikan perubahan iklim benar-benar perlu dipecahkan serta layak menjadi prioritas besar. Mangkanya, media memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi dan advokasi pemerintah dalam isu perubahan iklim.
“Memberitakan berbagai permasalahan tentang perubahan iklim sangat membantu menyuarakan dan peduli, serta melakukan perubahan yang dapat mendorong berbagai pihak terutama pemerintah dan stakeholder terkait untuk memperhatikan isu perubahan iklim, terutama bagi kelompok rentan yang sangat terdampak ketika terjadi bencana perubahan iklim,” katanya.
Untuk diketahui PKBI Sumbar program VICRA (Voice for Inclusiveness Climate Resilience Action) memberikan pendampingan kepada Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan salah satu lumbung padi. Selama ini, dengan tingkat produksi padi yang tinggi, Padang Pariaman mampu memasok kebutuhan beras daerah lain yang tak menghasilkan atau defisit beras. Meski demikian, perubahan iklim dapat membuat situasi tersebut berubah.
Pada diskusi membahas informasi dan advokasi pemerintah dalam isu perubahan iklim ini juga dihadiri oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), LBH, belasan awak media cetak dan elektronik serta lainnya. (rgr)