PESSEL, METRO
Pernyataan tegas dan keras disampaikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) atas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut). Kongres yang menyatakan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (pur) Moeldoko sebagai ketua umum.
Hal itu disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Pessel Ali Tanjung. ”Atas nama DPC Partai Demokrat Pessel dan Fraksi Partai Demokrat DPRD Pessel menolak hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB itu tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Untuk menyelenggarakan KLB itu harus memenuhi syarat yang ada dalam AD/ART partai,” terang Ali Tanjung.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar itu memaparkan, untuk menyelenggarakan KLB sesuai AD/ART partai, harus disetujui, didukung dan dihadiri minimal 2/3 dari jumlah dewan pimpinan daerah (DPD). Selain itu, juga harus disetujui, didukung dan dihadiri oleh setengah jumlah DPC.
“Saya sebagai salah satu pemilik suara sah menolak KLB tersebut. Tentunya bersama Fraksi Partai Demokrat DPRD Pessel sekali lagi menolak hasil KLB, “ tegasnya.
Dan, DPC Demokrat Pessel tetap setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum Partai Demokrat yang sah hasil Kongres ke V di Jakarta, 15 Maret 2020.
“Tidak ada tawar menawar ketua majelis tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum Partai Demokrat yang sah,” katanya.
Demokrat Sumbar: AHY Sah
Sementara itu Bendahara DPD Partai Demokrat Sumbar, Suwirpen Suib menyatakan bahwa AHY Ketum Demokrat yang sah saat sekarang. ”SK yang ada di Kemenkumham pada Maret tahun 2020 resmi tercatat AHY ketua umum,” paparnya.
Ia mengatakan dalam KLB yang usai itu, tak seorang pun kader dari DPD Kab/Kota mengusulkan calon di Puaat jadi Ketum. Bahkan tidak ikut pada KLB tersebut. Ini membuktikan bahwa AHY tetap yang ditinggikan di partai tersebut.
“Kami semua pengurus dan kader di DPRD Sumbar tak berpaling dan menyatakan AHY pimpinan partai,” papar Wakil Ketua DPRD Sumbar ini.
Bila ada kader yang berpaling ke yang lain, Itu bukanlah kader Demokrat dan DPD akan sanksi tegas. Bila perlu keluarkan dari partai. ”Kita akan Istirahatkan yang membangkang dan tak ada dispensasi jika terbukti mendukung,” paparnya.
Ia berharap kader dan pengurus lainnya di Sumbar kompak nyatakan AHY Ketum dan bersinergi dengan DPD, DPC yang ada. (rio/ade)