PADANG, METRO
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Ilham Maulana menyatakan Agus Harimutri Yudhoyono (AHY) adalah ketua umum (Ketum) DPP Partai Demokrat yang sah saat sekarang. Bahkan, dia menyerukan, para pendukung KLB agar dipecat dari partai besutan SBY itu.
“Ketentuan itu ada di SK yang ada dan sah di Kemenkumham RI Tahun 2020 yang resmi menyatakan AHY ketua umum,” kata Wakil Ketau DPRD Padang ini, Senin (8/3).
Ilham mengatakan, dalam KLB (Kongres Luar Biasa) di Deli Serdang, Sumatra Utara itu, tak satupun pimpinan DPC Kabupaten/Kota dan pimpinan DPD Provinsi merekomendasikan calon di pusat jadi Ketum. Bahkan hadir pun tidak pada KLB “abal-abal” tersebut.
Ini membuktikan bahwa AHY tetap hakhoda sah partai berlambang bintang mercy tersebut. “Kami semua pengurus dan kader tak berpaling ke siapapun dan menganggap AHY pimpinan partai dan SBY Ketua Majelis Tinggi Partai,” papar Ilham Maulana.
Jika ada kader yang berpaling ke yang lain, katanya, itu bukanlah kader Partai Demokrat dan DPC akan sanksi tegas. Bila perlu didiskualifikasi dari partai. “Kita akan pecat yang membangkang dan tak ada keringanan jika terbukti membelot. Apalagi terbukti hadir di KLB itu,” paparnya.
Ia berharap kader dan pengurus lainnya kompak nyatakan AHY Ketum dan bersinergi dengan ranting yang ada. “Kami masih melakukan identifikasi soal siapa saja yang ikut dalam kegiatan KLB,” katanya.
Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Padang, Surya Jufri menyatakan menolak hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat. Itu karena pemilihan yang digelar SOP-nya saja menyalahi aturan dan tak mengacu pada AD/ART partai Demokrat. “Kita tetap mengakui AHY sebagai Ketum dan tak goyah lagi,” ujarnya.
Ia menyampaikan, dinyatakan AHY selaku Ketum Demokrat karena dukungan dari Kabupaten/Kota di beberapa Provinsi dipegangnya. Begitu juga Sumbar dan Padang khususnya. “Surat pernyataan DPC – DPC di berbagai daerah dikantongi AHY,” ucap Anggota Komisi II DPRD Padang ini.
Ia menyampaikan, seluruh kader Demokrat terutama fraksi DPRD Padang solid dan teguh pendirian pada AHY. “Kami solid mendukung AHY,” katanya.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Padang lainnya, Mukhlis mengatakan bahwa Ketum Demokrat tetap AHY, sebab SK-nya disahkan dan ditandatangani Kemenkumham RI. “AHY terdaftar datanya dan diakui legalitas,” paparnya.
Menurutnya, KLB yang digelar dengan menetapkan Moeldoko itu diduga merusak kekokohan kader partai dan ada sasaran yang dicapai. “Kita selaku kader bersikap profesional dan tetap pertahankan AHY Ketum,” paparnya. (ade)