POLIKO, METRO–Sebanyak empat bangunan tak berizin dan melanggar peraturan perundang-undangan serta Perwako Nomor 82 tahun 2019, disegel oleh Tim Penertiban Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Jumat (26/11) akhir pekan kemarin.
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh melalui Kabid Penataan Ruang Eka Diana Rilva, ST, M.Eng mengatakan, berdasarkan rapat persiapan pelaksanaan penyegelan bangunan yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu, terdapat lima bangunan yang akan ditertibkan.
Namun dari rentang persiapan sampai tahap penyegelan ada satu unit bangunan yang sebelumnya telah diberikan teguran karena melanggar dan tidak berizin, akan langsung dibongkar pemiliknya.
“Salah satu pemilik bangunan datang melapor ke Dinas PUPR dan akan membongkar sendiri bangunannya di Kelurahan Tigo Koto Dibaruah berupa rumah tinggal,” kata Kabid. Penataan Ruang Eka Diana Rilva kepada media setelah proses penyegelan.
Keempat bangunan lainnya yang disegel terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak satu bangunan dan di Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak dua bangunan dan Payakumbuh Timur satu bangunan.
“Dari empat bangunan itu, dua diantaranya telah memili izin tapi pada kenyataan dilapangan mereka membangun tidak sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan. Makanya kita lakukan penyegelan sampai mereka mengurus dan memperbaiki IMBnya,” terangnya.
Eka menyebut, sebelum dilakukan penyegelan terhadap bangunan tersebut, Dinas PUPR telah terlebih dahulu memberikan teguran beberapa kali terhadap pemilik bangunan untuk segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Sebelumnya sudah kita berikan teguran sebanyak 3 kali, karena tidak ada respon dari pemilik bangunan makanya dilakukan penyegelan. Untuk segelnya, akan kita buka setelah pemilik bangunan mengurus dan melengkapi semua perizinannya,” tukuknya.
Kadis PUPR juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Payakumbuh yang akan mendirikan bangunan agar tidak ragu dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena pengurusannya tidak sulit dan cepat.
“Jika masyarakat melakukan pengurusan dan syaratnya lengkap, paling lama pengurusan PBG Hanya 6 hari kerja bahkan sekarang masyarakat juga bisa langsung mengurus secara online melalui www.simbg.pu.go.id. Untuk biayanya gratis sampi perda restribusi yang baru ditetapkan,” ujarnya. “Kepada seluruh warga Payakumbuh sebelum mendirikan bangunan uruslah izinnya terlebih dahulu karena pengurusannya mudah dan cepat,” ajaknya.
Dalam penyegelan tersebut, Dinas PUPR Payakumbuh dibantu oleh Satpol PP, kepolisian, dan unsur TNI. Dan apabila setelah penyegelan tidak ada tindaklanjut dari pemilik bangunan maka tahapan lebih lanjut akan dilakukan pembongkaran.
“Kalau menurut aturan, itu dua minggu setelah penyegelan tidak ada tindak lanjut dari pemilik bangunan kita akan surati yang bersangkutan untuk melakukan pembongkaran sendiri agar bahan bangunan yang dibongkar itu tetap bisa dimanfaatkan. Kalau tidak dilakukan, baru kita lakukan pembongkaran,” pungkasnya. (uus)
