JAKARTA, METRO–Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menjelaskan arah kebijakan pemerintah terkait implementasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari transformasi sistem evaluasi pendidikan nasional.
Menurut dia, TKA merupakan kebijakan transisi untuk moderasi. Kewenangan kelulusan berdasar UU Sisdiknas, tetap pada para guru di sekolah. TKA menjadi alat untuk intervensi kebijakan, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah yang tertinggal.
“TKA bukan pengganti kewenangan guru dalam menentukan kelulusan peserta didik, melainkan instrumen pemerintah untuk memperoleh data yang lebih objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan nasional yang lebih tepat sasaran,” papar Atip Latipulhayat dalam seminar nasional Reaktualisasi Pedagogi dalam Era Disrupsi: Mengembalikan Ruh Pendidikan yang Terabaikan.
Seminar diselenggarakan mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (30/6), di Aula Maftuchah Yusuf, Kampus A UNJ. Seminar dibuka Wakil Rektor UNJ Ari Saptono, menghadirkan wakil menteri Mendikdasmen dan para pakar pendidikan nasional membahas masa depan pedagogi Indonesia di tengah perubahan kebijakan pendidikan dan perkembangan teknologi dan VUCA.
Sementara itu, Prof. Dr. Mamat Supriatna, M.Pd., mengingatkan bahwa akar persoalan pendidikan Indonesia terletak pada semakin terabaikannya kajian pedagogi. Dia mengungkapkan, akademisi dan praktisi cenderung fokus meneliti pendidikan formal, pengajaran, dan persoalan teknis metodologis di kelas.
“Dimensi fundamental teori, struktur, dan praksis pendidikan dalam keluarga maupun masyarakat justru terabaikan. Kita lebih fokus pada persekolahan, isu pendidikan di keluarga, pendidikan non formal banyak terabaikan. Makanya pedagogi menjadi kering dan terabaikan,” ungkap Mamat Supriatna.
Senada dengan itu, Prof. Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd., menegaskan, pedagogi masa depan harus mampu mengintegrasikan kecerdasan buatan tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Pedagogi mesti membantu guru dan pengambil kebijakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan dan mempersiapkan murid agar mampu hidup di zamannya.
“Keterhubungan, jejaring, kemampuan mengintegrasikan kecerdasan buatan, disertai sentuhan yang memuliakan manusia menjadi orientasi pedagogi saat ini,” terang Nurhattati.
Dia menambahkan, empati, solidaritas, kepedulian, keadilan, serta keberlanjutan kehidupan manusia harus tetap menjadi fondasi utama pendidikan.
Pendidikan harus melahirkan warga negara yang berintegritas. Orientasi pedagogis perlu memiliki dampak transformatif, memperjuangkan keadilan, serta membangun budaya antikorupsi. Mempersiapkan warga negara yang memiliki integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap bangsa menjadi sangat mendesak di tengah maraknya pejabat yang tertangkap korupsi.
Ketua Panitia Seminar Nasional Canter Sangaji mengatakan, kehadiran wamendikdasmen menjadi momentum penting bagi dunia akademik untuk membangun dialog yang konstruktif antara pembuat kebijakan, perguruan tinggi, dan para praktisi pendidikan. Kehadiran wamendikdasmen menunjukkan pentingnya dialog di ruang akademik dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional yang berpijak pada nilai-nilai pedagogi dan kebutuhan masa depan Indonesia.
Seminar Nasional ini diikuti ratusan peserta yang terdiri atas dosen, mahasiswa, guru, kepala sekolah, praktisi pendidikan, serta masyarakat umum, baik secara luring maupun daring. Kegiatan ini diharapkan menjadi forum strategis dalam merumuskan kembali arah pedagogi Indonesia agar lebih humanis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjawab tantangan pendidikan abad ke-21. (jpg)
