PDG.PARIAMAN, METRO–Pemerintah Kabupaten Padangpariaman menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Padangpariaman terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026.
Rapat paripurna ini berlangsung di ruang sidang utama DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua dan wakil ketua dan diikuti anggota DPRD, juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah dan unsur perangkat Daerah se Kabupaten Padangpariaman, kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Rahmat Hidayat, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, saran, serta masukan terhadap nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2026.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menelaah dan memberikan saran serta masukan terhadap rancangan APBD 2026. Pandangan tersebut menjadi bahan berharga dalam penyempurnaan dokumen anggaran agar semakin berkualitas, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam jawaban yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, inovasi layanan pajak berbasis digital, dan penguatan kolaborasi antarperangkat daerah.
Pemerintah daerah juga menegaskan akan terus mendorong diplomasi fiskal agar alokasi dana transfer dari pemerintah pusat meningkat, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Pemkab berkomitmen untuk mengendalikan belanja daerah secara efisien dan transparan, termasuk penganggaran belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah dan bantuan sosial yang dilakukan selektif dan tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan.
Menanggapi sejumlah usulan fraksi terkait pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman memastikan bahwa perbaikan dan peningkatan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2026, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan ruang fiskal daerah.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan dukungan terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Salah satunya melalui langkah strategis menuju Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa beban finansial yang berat.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah akan mengkaji kebutuhan tenaga guru serta memperhatikan keberlanjutan tenaga PPPK sesuai ketentuan yang berlaku
Menanggapi pandangan fraksi mengenai pentingnya transparansi, Pemkab Padangpariaman menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan RAPBD dilakukan secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan memperhatikan prinsip akuntabilitas publik.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan APBD akan diperkuat agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. “Pemerintah daerah berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memastikan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Rahmat Hidayat.
Wakil Bupati Rahmat Hidayat juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk terus memperkuat sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan Padangpariaman yang berkelanjutan. “Kami berharap dukungan penuh dari DPRD agar pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Padangpariaman,” ujarnya mengakhiri. (efa)
