PADANG, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka Klinik Layanan Bersama di Gedung Terminal Type A Anak Air Kota Padang pada awal Oktober mendatang.
Klinik ini hadir untuk mempermudah pelaku usaha transportasi maupun perkebunan sawit yang beroperasi di Sumbar melakukan mutasi kendaraan mereka ke wilayah hukum Provinsi Sumbar, yakni plat nomor BA.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy menegaskan, Sumbar saat ini berada pada fase penting pembangunan daerah. Namun, sumber pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Tidak dipungkirinya, kondisi saat ini banyak kendaraan operasional perusahaan, khususnya di sektor transportasi dan perkebunan sawit, masih memakai plat nomor kendaraan luar daerah.
“Padahal setiap hari kendaraan ini melintasi jalan kita, memakai infrastruktur kita. Tetapi pajaknya justru masuk ke daerah lain. Sudahlah kendaraannya besar dan bebannya melebihi kapasitas, plat tidak BA juga. Sedih rasanya melihat kondisi ini,” ujar Vasko saat menghadiri Temu Ramah Bersama Pengusaha se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Rabu (17/9).
Vasko menilai potensi kebocoran PAD dari maraknya kendaraan angkutan non plat BA di Sumbar sangatlah besar. Padahal, jika seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumbar dialihkan ke plat BA, ia meyakini tambahan PAD bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
Dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan rusak, membangun sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, serta mendukung program kesejahteraan masyarakat. “Kami mengajak seluruh pengusaha berkomitmen mengembalikan identitas kendaraan kita ke plat BA. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi kontribusi nyata bagi masyarakat Sumbar,” tegas Vasko.
Vasko juga menyoroti besarnya kontribusi perkebunan kelapa sawit bagi perekonomian daerah. Meski menghasilkan nilai produksi mencapai Rp3 triliun per tahun, aktivitas sawit juga menimbulkan beban infrastruktur.
Ia mengimbau perusahaan sawit agar tidak hanya mengambil keuntungan, tapi juga berkontribusi dalam perbaikan jalan, pembangunan fasilitas publik, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar.
“Kami ingin sinergi saling menguntungkan. Pemerintah mendapat tambahan PAD untuk pembangunan, perusahaan memperoleh kepastian hukum, perbaikan infrastruktur dan pelayanan lebih baik,” jelasnya.
Dengan menghadirkan sebuah Klinik Layanan Bersama ini nantinya menjadi bagian dari strategi Pemprov Sumbar tidak hanya meningkatkan dan mempermudah layanan kepada masyarakat wajib pajak. Tetapi juga mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor yang selama ini banyak bocor ke daerah lain.
“Dengan adanya tempat pelayanan khusus terpadu, tidak ke mana-mana ngurusnya. Kalau perlu perusahaan yang ada niat baik, kita jemput, datangi kantornya. Tapi jangan ada yang main-main. Jangan ada cari peluang di situ. Kolekting seluruh data perusahaan plat dari luar Sumbar, kita datangi satu-satu. Niatnya untuk membantu perusahaan. Karena pengusaha juga ada beban,” tegasnya.
Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon menjelaskan, Klinik Layanan Bersama menjadi solusi satu pintu bagi perusahaan transportasi maupun perkebunan sawit.
Di Klinik Layanan Bersama ini hadir petugas gabungan dari Bapenda, Dinas Perhubungan, Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar, serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sehingga seluruh proses mutasi atau balik nama kendaraan bisa dilakukan secara cepat, terpadu, dan efisien.
“Di klinik nanti, kami siapkan tenaga dari berbagai OPD, termasuk tenaga IT yang membantu proses input data ke aplikasi. Semua layanan balik nama kendaraan ke plat BA akan diproses lebih cepat dan mudah,” jelasnya.
Bapenda Sumbar juga menggandeng BPTD Kelas II Sumbar melakukan pencatatan kendaraan barang yang keluar masuk Sumbar di seluruh jembatan timbang yang ada.
Pendataan kendaraan angkutan barang yang melintasi wilayah Sumbar ini, menjadi dasar kebijakan selanjutnya, agar semua kendaraan yang beroperasi di Sumbar terdaftar sebagai kendaraan plat BA.
“Kami imbau seluruh pengusaha angkutan barang maupun sawit segera melakukan mutasi kendaraan ke Sumbar. Pajak kendaraan bermotor ini sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Syefdinon menambahkan, Pemprov Sumbar juga mendorong agar perusahaan rekanan mewajibkan armada yang digunakan sudah berplat BA. Dengan begitu, program ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi menjadi kesepakatan bersama demi kebaikan daerah.
Melalui program ini, Pemprov Sumbar berharap seluruh pihak, terutama pengusaha transportasi dan perkebunan, memahami kontribusi mereka melalui pajak kendaraan bermotor akan langsung kembali dalam bentuk pembangunan daerah. (fan/adv)
