Percepat Realisasi Program, Prabowo Perintahkan Menteri-menteri Baru Bentuk Tim

JAKARTA, METRO–Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya agar bisa me­ngemban tugas dengan bijak untuk me­wujudkan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia.

Menurutnya, penting bagi para menteri, kepala badan, dan kepala lembaga menyiapkan kebijakan yang efektif mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang merasakan kesulitan akibat kemiskinan dan kelaparan.

“Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin masih banyak yang lapar,” kata Prabowo dalam Sidang Ka­binet Paripurna Perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10).

Maka dari itu, untuk para menteri, kepala lembaga, dan kepala badan meski baru dilantik, diminta untuk bekerja cepat menyusun program dan rencana, maupun tim yang baru untuk melakukan percepatan pengerjaan tugas-tugas menyelesaikan program-program prioritas.

Secara khusus untuk kementerian dan badan baru, Prabowo berpesan kepada para pejabat yang dipercaya untuk me­mim­pin lembaga-lembaga ter­sebut dapat secara mandiri menyiapkan timnya agar dapat bekerja dengan baik.

“Terutama bagi menteri-menteri yang baru, silakan konsolidasi sendiri, mengatur sendiri secepat mungkin. Administrasi sau­dara dan tim saudara di kementerian dan badan masing-masing. Penyusunan tim sangat penting, tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memu­dahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan,” kata Prabowo.

Dalam penyusunan Ka­binet Merah Putih, Prabowo Subianto menyiapkan sebanyak 48 kementerian. Ia merasa hal itu wajar dilakukan berkaca dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk ke-empat terbanyak di dunia.

Terakhir ada lima ba­dan baru yang dibentuk untuk mempercepat kinerja dari kementerian dan lembaga yang sudah ada, badan-badan baru itu meliputi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus; Badan Penyelenggara Haji; Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; dan Badan Pe­nye­leng­gara Jaminan Halal. (jpg)