Fitnah Jokowi, Tiga Emak-emak Ditangkap

JAKARTA, METRO – Polda Jawa Barat bersama Polres Karawang bergerak cepat menindak tiga emak-emak yang viral di media sosial (medsos) karena melakukan fitnah terhadap calon presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama cawapresnya Kiai Ma’ruf Amin.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudho Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya sudah mengamankan ketiga wanita yang berasal dari Karawang itu pada Senin (25/2) pagi.
”Pertama ada ES, kedua IP, dan ketiga CW. Semuanya berasal dari Karawang,” ujar kabid humas ketika dikonfirmasi, Senin (25/2).
Namun, saat ini ketiganya masih berstatus saksi dan terus diperiksa.
“Ini ada kaitan dengan tim Gakumdu menemukan video (kampanye hitam) dan sedang dilakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap undang-undang tindak pidana pemilu,” ujar dia.
Nantinya, dari hasil pemeriksaan baru ditentukan, perbuatan ketiga wanita itu melanggar undang-undang yang mana.
“Kami telah sepakat akan melakukan tindakan tegas dan terukur dalam hal ini tindakan hukum kepada siapa pun yang melakukan black campaign yang bersifat tidak benar atau berita bohong,” tegas dia.
Diketahui, video kampanye hitam ini mulanya diunggah pemilik akun Twitter @citrawida5. Dalam video tersebut tampak perempuan tengah berbicara kepada salah seorang penghuni rumah dalam bahasa Sunda.
”Moal aya deui sora azan, moal aya deui Nu make tiyung. Awewe jeung Awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin (tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang pakai kerudung, perempuan dan perempuan boleh menikah, laki-laki dan laki-laki boleh menikah),” ujar wanita dalam video itu.
Hoaks Pengaruhi Pemilih
Anggota MPR dari Fraksi PKB Daniel Johan menyebutkan, maraknya hoaks bisa memengaruhi psikologi masyarakat pemilih. Akibat hoaks, masyarakat pemilih menjadi khawatir dan apatis. Ini bisa menurunkan partisipasi politik dalam Pemilu serentak 2019.
”Hoaks yang mempertentangkan dan memecah-belah masyarakat membuat pemiilh apatis terhadap politik,” kata Daniel Johan dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat” di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/2).
Diskusi kerja sama MPR dengan pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini juga menghadirkan narasumber pakar komunikasi politik Lely Arrianie.
Daniel mengawali diskusi dengan menyatakan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi yang biasa dan rutin. Seharusnya, pesta demokrasi ini disambut dengan riang.
“Pileg dan Pilpres merupakan momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik yang bisa membawa perubahan Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera,” ujarnya.
Namun, pesta demokrasi itu membutuhkan partisipasi politik masyarakat. Dalam konteks Pemilu 2019 ini, Daniel melihat ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, maraknya hoaks di masyarakat khususnya melalui media sosial. “Kami khawatir dengan hoaks yang menimbulkan pertentangan dan memecah belah masyarakat. Hoaks ini akan memengaruhi psikologis masyarakat. Akhirnya masyarakat menjadi khawatir dan apatis,” jelasnya.
Karena itu, Daniel meminta semua pihak untuk mengantisipasi maraknya hoaks ini.
“Saya rasa peran media menjadi sangat penting untuk mengklarifikasi setiap hoaks. Hoaks yang membenturkan dan memecah belah masyarakat membuat orang menjadi apatis terhadap politik. Ini akan merugikan kandidat calon presiden yang berkompetisi,” tuturnya.
Kedua, hari pencoblosan yang ditetapkan sebagai hari libur. Menurut Daniel, dengan ditetapkannya hari pencoblosan menjadi hari libur, masyarakat melihat ada libur panjang.
“Ini menjadi tantangan tersendiri. Jangan sampai masyarakat justru mengambil libur panjang daripada berpartisipasi ke TPS,” katanya.
Daniel juga mengkhawatirkan kalangan pemilih pemula yang lebih memilih berlibur dibanding pergi ke TPS.
“Pemilih milenial adalah pemilih terbesar dalam pemilu ini. Mereka biasanya tidak terlalu tertarik dengan dunia politik. Harus dibuat tertarik.,” jelasnya. (cuy/jpnn)