PDG.PARIAMAN, METRO–Pemerintah Kabupaten Padangpariaman melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHKPP), kemarin, menggelar Forum Diskusi Publik dalam rangka Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Padangpariaman, John Kenedy Azis, didampingi jajaran pemerintah daerah, mulai dari staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, hingga walinagari. Turut hadir pula narasumber Dr. Ardinis Arbain dari Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, serta perwakilan instansi vertikal dan peserta dari tingkat provinsi hingga kabupaten.
Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis menegaskan bahwa Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) merupakan dokumen strategis yang memuat data dan informasi terkait kondisi lingkungan hidup serta upaya pengelolaannya di daerah. Dokumen ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian penghargaan Nirwasita Tantra (Green Leadership) dari pemerintah pusat.
“SLHD bukan sekadar laporan, tetapi menjadi cerminan kinerja kita dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada generasi mendatang,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan bahwa pembangunan harus tetap berorientasi pada keberlanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam, kata dia, tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan maupun kepentingan generasi masa depan. “Pembangunan berkelanjutan harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya menjadi konsep. Kepedulian terhadap lingkungan harus terintegrasi dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Melalui forum diskusi publik ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Padangpariaman, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan nyaman bagi masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang,” tutup Bupati.
Forum ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta kapasitas para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang berintegritas dan berwawasan lingkungan, guna mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan di Kabupaten Padangpariaman. (efa)
