BUKITTINGGI, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kabupaten Agam menggelar rapat koordinasi (rakor) guna membahas penanganan sistem drainase sebagai upaya mengatasi banjir yang kerap melanda Kota Bukittinggi. Pertemuan tersebut berlangsung di gedung Triarga, Selasa (21/4).
Dalam rakor itu, Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menekankan pentingnya penanganan drainase yang dilakukan secara terintegrasi lintas wilayah. Menurutnya, kondisi geografis yang membuat aliran air saling terhubung antara Bukittinggi dan Kabupaten Agam menuntut adanya koordinasi yang kuat.
“Penanganan drainase perlu dilakukan secara terpadu antar lintas wilayah, mengingat aliran air yang saling terhubung antara Bukittinggi dan Agam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu solusi yang tengah dikaji adalah mengurangi debit air yang masuk ke wilayah Kota Bukittinggi, terutama dari kawasan Jambu Air. Air tersebut direncanakan dialihkan melalui jalur Bypass menuju Batang Tambuo.
“Opsi pembangunan saluran pengalihan ini menjadi salah satu solusi, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama perizinan dari Balai Jalan karena sebagian jalur berada di jalan nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rismal Hadi menambahkan sejumlah langkah yang perlu segera ditindaklanjuti, di antaranya pengurusan izin penggunaan jalan nasional, penyiapan rekayasa lalu lintas selama proses pengerjaan yang diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan, serta peninjauan ulang desain teknis atau Detail Engineering Design (DED) agar sesuai dengan kondisi terkini.
“Kalau ini sudah kita sepakati, kita harus segera mengambil langkah konkret agar penanganan banjir dapat berjalan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Zefnihan, menegaskan bahwa penanganan banjir dalam jangka panjang harus dilakukan melalui pengelolaan air secara terpadu lintas daerah. Hal ini mencakup pengalihan aliran air serta pembangunan infrastruktur pengendali seperti kolam retensi dan sumur resapan di wilayah hulu.
Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan dukungan data yang kuat serta sinergi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat.
“Kita optimis dengan kolaborasi yang kuat dan perencanaan yang matang, penanganan banjir ini dapat kita selesaikan secara bertahap, sejalan dengan visi menjadikan Bukittinggi sebagai kota yang semakin maju dan mendunia,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA BK), serta Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, bersama unsur Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kabupaten Agam.
Melalui rakor tersebut, diharapkan lahir langkah konkret dan terukur dalam mengurangi risiko banjir, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan drainase di Kota Bukittinggi. (pry)
