Meski setiap periode presiden memiliki tantangan dan masalah yang berbeda, Muzani mengatakan, UU Kementerian Negara harus bersifat fleksibel, termasuk klausul yang mengatur jumlah nomenkaltur kementerian.
“Tetapi karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda, itu yang kemudian menurut saya UU kementerian itu bersifat fleksibel tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur,” ucap Muzani.
Muzani membuka peluang, revisi UU Kementerian Negara bakal dilakukan sebelum pelantikan Presiden RI kedelapan, yakni pada 20 Oktober 2024.
“Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan. Ya revisi itu bisa sebelum dilakukan (sebelum pelantikan presiden),” pungkasnya. (jpg)
Laman 2 dari 2