AGAM, METRO–Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Drs Edi Busti MSi kembali meminta seluruh kepala OPD untuk dapat mengawal sistem keuangan di OPD masing-masing.
Hal ini disampaikannya saat memimpin apel gabungan di Halaman Kantor Bupati Agam, Senin (6/5).
“Hal ini perlu disampaikan, agar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.
Pekan lalu, Pemkab Agam kembali meraih opini WTP untuk yang ke 10 kalinya atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Ia berharap, beberapa hal yang menjadi catatan atau temuan oleh BPK bisa menjadi pembelajaran untuk di tahun berikutnya.
“Jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi, khususnya dalam pengelolaan keuangan di OPD masing-masing,” ujarnya.
Karena jelasnya, jika kedapatan melakukan kesalahan yang sama dalam pengelolaan keuangan dengan tahun sebelumnya, maka risikonya akan terkena pidana.
“Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh kepala dan sekretaris OPD untuk dapat benar-benar mengawal sistem pengelolaan keuangan,” harapnya.
Menurutnya, ada 3 hal prinsip yang tidak bisa diabaikan dalam pengelolaan keuangan, yaitu, legalitas, kelengkapan administrasi, dan ketersediaan uang.
“Jika ke 3 prinsip ini bisa dilakukan, maka tidak akan terjadi kesalahan dan tidak akan menjadi temuan BPK,”jelasnya. (pry)
