AGAM/BUKITTINGGI

Penyegaran Birokrasi, Delapan Pejabat Pemko Bukittinggi Resmi Dilantik

×

Penyegaran Birokrasi, Delapan Pejabat Pemko Bukittinggi Resmi Dilantik

Sebarkan artikel ini
DILANTIK— Wawako Ibnu Asis melantik dan mengambil sumpah 8 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemko Bukittinggi, Selasa (4/8).

BUKITTINGGI, METROPemerintah Kota Bukittinggi kembali melakukan penyegaran struktur organisasi melalui pelantikan delapan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan potensi aparatur sipil negara (ASN) di ling­kungan pemerintahan.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, Selasa (4/8). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Ibnu, setiap jabatan memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja organisasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara efektif, efisien, serta akuntabel. Ia juga memastikan seluruh proses pelantikan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh persetujuan dari Badan Ke­pega­waian Negara (BKN).

“Sebagai Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas memiliki peran strategis dalam menggerakkan organisasi dan memastikan tugas berjalan sesuai ketentuan,” ujar Ibnu Asis.

Selain pejabat administrator dan pengawas, pejabat fungsional juga dinilai memiliki peranan penting karena menjadi ujung tombak pelayanan publik sesuai bidang keahlian masing-masing.

Baca Juga  Ikuti Zoom Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2025, Wabup Iqbal Harap Lulusan IPDN jadi Agen Perubahan

Karena itu, Ibnu meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan ling­kungan kerja baru, membangun koordinasi yang baik, serta menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugas.

“Kami harapkan para pe­jabat segera beradaptasi, mem­bangun kerja sama yang solid, serta menjadi teladan dalam disiplin, etika dan integritas,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat ke depan akan semakin kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan aparatur yang inovatif, responsif, mampu bekerja lintas sektor, dan memiliki komitmen kuat dalam mendukung visi serta misi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Wakil wali kota juga mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, semangat pengabdian harus menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas sehingga kepentingan ma­sya­rakat selalu menjadi prioritas.

Dalam pelantikan tersebut, Ramon Arisa Putra yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dipercaya mengemban jabatan baru sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bukittinggi.

Baca Juga  Tarawih Hari Pertama, TSR Agam Kunjungi Masjid Darul Ihsan Baso

Sementara itu, Devi Yar­man yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga kini dilantik sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

Pejabat lainnya yang mendapat amanah baru adalah Riri Alhadila Sukma, dari Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo menjadi Kepala Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo. Elmi yang sebelumnya menjabat Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.

Selain itu, Fadhillatul Azimah yang sebelumnya bertugas sebagai Analis Dampak Sosial di Dinas Sosial dilantik menjadi Kepala Seksi Agama, Sosial, dan Budaya Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang.

Tiga pejabat fungsional yang turut dilantik masing-masing Mulyadi sebagai Perawat Penyelia, Nurhidayatul Islami sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya, serta Lisa Devita sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda.

Pemerintah Kota Bukittinggi berharap penyegaran organisasi ini mampu meningkatkan efektivitas biro­krasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (pry)