PASBAR, METRO– Kabupaten Pasaman Barat terus memastikan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Badunsanak berjalan aman, tertib, dan demokratis. Pada Sabtu (26/9). Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan bersama Anggota DPRD Pasaman Barat Nefri, staf ahli, sejumlah kepala OPD, dan pemangku kepentingan terkait melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Pilwana Badunsanak di Kecamatan Lembah Melintang.
Peninjauan tersebut merupakan sesi keempat Pilwana Badunsanak tahun 2026. Sebelumnya, Pilwana telah digelar di Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, dan Koto Balingka.
Pada sesi di Lembah Melintang ini, Pilwana Badunsanak digelar pada 60 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 8 nagari. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, Wabup M. Ihpan bersama rombongan melaksanakan monitoring langsung di 8 nagari tersebut dengan meninjau 8 TPS perwakilan, yakni: 1. TPS 02, DPT 336 jiwa, Nagari Salido Saroha; 2. TPS 05, DPT 432 jiwa, Nagari Koto Gunung Ujung Gading; 3. TPS 02, DPT 559 jiwa, Nagari Koto Sawah Ujung Gading; 4. TPS 05, DPT 625 jiwa, Nagari Sumbah Barat, Nagari Taluk Ambun; 5. TPS 04, DPT 875 jiwa, Nagari Barastagi; 6. TPS 02, DPT 466 jiwa, Nagari Tampus Damai; 7. TPS 05, DPT 547 jiwa, Nagari Situak Ujung Gading; 8. TPS 01, DPT 641 jiwa, Nagari Kuamang Alai.
Dalam keterangannya di lokasi peninjauan terakhir, Wabup M. Ihpan mengatakan, monitoring yang dilakukan Pemkab bertujuan untuk memastikan laporan partisipasi pemilih dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan, terutama terkait penerapan pola baru e-voting. “Jadi pada hari ini kita telah menjalankan tugas monitoring dari kabupaten. Dan di titik ini, ini telah nagari terakhir dari delapan nagari yang melaksanakan Pilwana,” ujar M. Ihpan.
Menurutnya, masukan masyarakat terhadap sistem e-voting sangat baik dan diharapkan dapat terus dilaksanakan pada Pilwana selanjutnya. Dari hasil monitoring di delapan nagari, Pemkab Pasaman Barat tidak menemukan adanya laporan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilwana yang menggunakan sistem e-voting tersebut. “Kendala dan laporan pelanggaran sejauh ini tidak ada,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wabup M. Ihpan juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan bijak karena akan menentukan arah pembangunan nagari delapan tahun ke depan. “Kita berharap kepada masyarakat, terkhusus nagari-nagari, untuk ke depannya kemajuan nagari ini tergantung dari masyarakat, mulai dari hak pilih. Karena inilah yang akan menentukan delapan tahun ke depannya maju mundurnya nagari tersebut,” ucapnya. “Kalau kita salah pilih hari ini, akan berdampak di delapan tahun ini. Tapi apabila pemilihan ini sangat bagus dan pemenangnya pun sangat ingin memperjuangkan masyarakat, alhamdulillah kemajuan di nagari-nagari tersebut insyaallah tidak sebuah mimpi, tapi adalah sebuah kenyataan,” tutupnya. (end)
