PDG.PANJANG, METRO – Memperkaya wawasan kebangsaan, Kesbangpol Provinsi berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang menyelenggarakan “Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan”. Bagi LPM, KAN, Bundo Kanduang dan generasi muda Padangpanjang, di Gedung Syafi’i, Rabu (23/10). Kegiatan yang melibatkan kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan di Kota Padangpanjang tersebut bertujuan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah ikut mengisi wawasan kebangsaan pada masyarakat tersebut, dibuka Wakil Gubernur Nasrul Abit, sekaligus menjadi narasumber.
Selain Wagub, Walikota Padangpanjang Fadly Amran, Kepala Kesbangpol Provinsi, Nazwir, Anggota DPRD Provinsi Arkadius, Kepala Badan BPBD dan Kesbangpol Padangpanjang, Marwilis juga menjadi pembicara pemantapan wawasan kebangsaan.
Wagub Nasrul Abit mengatakan wawasan kebangsaan adalah cara pandang untuk melihat diri sendiri, lingkungan, budaya, agama, tanah air, adat istiadat, menjadi suatu kesatuan yang harus disatukan sehingga disitulah muncul wawasan nusantara. “ Hablum minannas dulu baru hablum minallah, baik dulu hubungan kita dengan manusia, Insya Allah kita masuk surga,kita kembalikan kepada agama kita,” katanya.
Sementara Walikota Padangpanjang Fadly Amran, bahwa Negara Indonesia lahir karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa. “Tentunya kita harus menerapkan ini dalam kehidupan kita,”
Dikatakannya, meyakini bahwa hanya persatuan dan kesatuan bisa membawa Indonesia maju, berdaulat,seperti yang dicita citakan pendiri bangsa. “Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memilih Kota Padangpanjang melaksanakan kegiatan forum wawasan kebangsaan,” katanya.
Senada dengan Arkadius, bahwa wawasan kebangsaan satu pondasi dalam memperkuat kedaulatan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya sekedar sebutan atau buah bibir saja. Artinya, pancasila harus benar benar ditanamkan dalam diri.
Dikatakannya, pemantapan wawasan kebangsaan tersebut dapat dilihat dari empat konsensus yakni Pancasila, UUD 45,Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. “Artinya, kita meski perlu tahu empat pilar wawasan kebangsaan ini,” sebut Arkadius.
Konsentrasi Pemerintah dan DPRD Pengayaan sekaligus pembangunan wawasan kebangsaan perlu menjadi perhatian dan konsentrasi pemerintah dan DPRD Provinsi untuk memaksimalkan dan mewujudkan masyarakat yang berwawasan.
Ironisnya, program-program terkait kebangsaan ini tertumpang pada Kantor BPBD yang ada di kabupaten dan kota yang mana tidak ada sinkron dengan kegiatan kegiatan kebangsaan. “ Kita bisa melihat dan merasakan, selain di sekolah atau di pusat pendidikan lainnya, betapa minim sosialisasi wawasan kebangsaan mengisi masyarakat kita. Tentu kita juga bicara soal pengambil kebijakan, anggaran serta pelaksana yang benar benar terfokus dan bisa berkonsentrasi pada satu kegiatan,” sebut Ketua LPM Kecamatan Padangpanjang Barat Masri Edwar.
Lebih lanjutnya, Masri Edwar, sangat mengharapkan Pemerintah Provinsi dan DPRD mampu berkolaborasi mengkaji secara rinci , efisiensinya agar wawasan kebangsaan tersebut melekat pada masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah dapat terwujud. “Kita inginkan ada instansi yang berkonsentrasi dalam bidang ini. Wawasan Kebangsaan dapat dimulai dari wawasan lingkungan,” sebut Masri Edwar.
Dijelaskan Masri Edwar, wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Namun, tidak berarti wawasan kebangsaan tersebut dapat diubah sekehendaknya.
Perjalanan sejarah kebangsaan dan nilai – nilai dasar kebangsaan perlu tetap menjadi acuan dalam menyikapi perubahan, dengan cara inilah kita dapat selamat dan membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan modern.
“Banyaknya sesuatu Bangsa dan Negara yang runtuh hancur dan lebur karena minimnya wawasan kebangsaan yang tertanam dari diri masing masing. Mengantisipasi munculnya persoalan ini, saya mengharapkan pemerintah harus berkonsentrasi menyikapi persoalan persoalan yang akan menghancur leburkan negara kesatuan Indonesia,” sebut Masri Edwar. (rmd)
Komentar