PDG.PARIAMAN, METRO – Komisi III DPRD Sumbar, kemarin, mengunjungi Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT) Tarok, Kenagarian Kepala Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayutanam, Kabupaten Padangpariaman.
Rombongan Komisi III tersebut disambut Bupati Padangpariaman H Ali Mukhni. Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, H. Murdani dan anggotanya.
Dalam kunjungan ini, Komisi III DPRD Sumbar ingin mendengar dan ingin mengetahui lebih mendalam tentang Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT) Tarok City.
Pada kesempatan ini, disamping mempresentasikan kawasan pendidikan Tarok City, Bupati juga berharap melalui Komisi III, bisa menganggarkan pengaspalan jalan lingkar Duku – Sicincin melalui APBD Provinsi Sumatera Barat.
”Alhamdulillah informasi yang kita harapan dan saya sampaikan ke Komisi III DPRD Sumbar direspon positif. Mudah-mudahan dalam tahun ini jalan di Kawasan Pendidikan Terpadu ini bisa diaspan dengan APBD Sumbar,” kata Ali Mukhni dihadapan Komisi III DPRD Sumatra Barat.
Ali Mukhni juga berharap, rencana ini secepatnya direalisasikan. Untuk itu butuh dukungan semua pihak mulai pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga terkait bahkan kalau perlu menggandeng pihak swasta karena rencana ini lumayan besar.”Karena kita Pemkab Padangpariaman tidak akan mampu sendirian merealisasikannya dan sangat butuh dukungan semua pihak,” ujarnya.
Apalagi katanya, rencana pembangunan Tarok City harus dikolaborasikan dengan semua pihak dan lembaga-lembaga terkait sehingga rencana yang besar itu dapat secepatnya direalisasikan dengan bantuan semua pihak.
Jadi katanya, Tarok City dapatmenjadi Kawasan Edukasi Khusus sehingga butuh perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak. Jadi dirinya lanjut Ali Mukhni menyambut senang atas kedatangan Komisi III DPRD Sumatra Barat ini, karena dari penjelasannya seperti terbuka jalan percepatan pembangunan Tarok City salah satunya untuk pengaspalan jalan disini.
“Selama ini kita agak kesulitan dalam mempercepat pembangunan kawasan yang sudah lama ditunggu masyarakat Sumatera Barat. Sejak tahun 2014 lalu kita mulai membuka kawasan ini,” jelasnya.
Artinya, terbuka langkah langkah percepatan pembangunan Tarok City dengan menetapkan Tarok City menjadi Program Strategis Nasional (PSN) sehingga bisa dibiayai oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatra Barat.
“Kita akui kita terkendala dengan anggaran kita yang terbatas. Namun karena ini kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah, melalui Komisi III ini kita dicarikan jalan keluar. Insya Allah akan kita ikuti semua saran pendapat Komisi III DPRD Sumbar,” tandasnya mengakhiri. (efa)