PDG.PARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menyatakan sampai saat ini kondisi lepangan perkejaan sangat terbatas, karena itulah Pemkab Padangpariaman terus melakukan berbagai cara agar ada lapangan perkerjaan untuk semua masyarakat, seperti di Kabupaten Padangpariaman. “Sebab, terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Dari tahun ke tahunnya, generasi milineal yang menamatkan pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan terus bertambah, ” kata Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin.
Katana, ketidakseimbangan itu berimbas pada tingginya angka pengangguran di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Padangpariaman. “Kita hingga kini terus berupaya mencarikan peluang bagi generasi muda yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan agar memiliki masa depan yang cerah. Tentunya dengan memiliki pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” ujarnya. Kenapa tidak katanya, beberapa pekan lalu ia berkesempatan melakukan mediasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jakarta. Ia membicarakan mengenai lapangan kerja yang tersedia dan mungkin dapat diisi oleh pencari kerja asal Kabupaten Padangpariaman.
Berdasarkan data dari Aplikasi Sisnaker yang berasal dari 17 Kecamatan di Kabupaten Padangpariaman, masih banyak para pencari kerja yang berasal dari tingkat pendidikan SMA hingga S1. Pada tahun 2021, pencari kerja di Kabupaten Padangpariaman berjumlah sebanyak 1.430 orang. Sementara itu, terhitung sampai bulan Juni 2022 terdapat 943 pencari kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Suhatri Bur ketika didampingi oleh Wakil Bupati Rahmang pada acara Sosialisasi BP2MI dan Peluang Kerja Luar Negeri Program BP2MI.
Menurutnya, kesempatan kerja banyak tersedia di beberapa negara. Oleh karena itu, ia mengimbau Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar terus melakukan pelatihan dan bimbingan untuk mempertajam skill sehingga dapat bekerja di luar negeri melalui lembaga yang legal. “Sosialisasi ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang peluang kerja dan prosedur yang benar untuk bekerja ke luar negeri agar bekerja dengan aman dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia,” ujarnya.
Dikatakannya, sosialisasi ini menjadi upaya Pemerintah Daerah melalui Disdagnakerkop UKM dalam menurunkan tingkat pengangguran seiring dengan hadirnya BP2MI di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Padangpariaman.
Sementara itu, Wakil Menteri Tenega Kerja Republik Indonesia Alfiansyah Noor mengatakan, salah satu bentuk kehadiran Negara dalam memberikan pelindungan kepada PMI adalah dengan penetapan kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017. “Peraturan tersebut dibuat untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar dapat mempertahankan hak-haknya ketika bekerja di negara luar,” ungkapnya.
Alfiansyah Noor yang merupakan putra daerah Sumatera Barat kelahiran Tanah Datar ini menambahkan, perlindungan terhadap PMI dan CPMI tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Melainkan harus ada sinergitas dari pemangku kepentingan agar perlindungan tersebut dapat terwujud. Di kesempatan yang sama, Deputi Kawasan Amerika dan Pasifik Badan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Seriulina Tarigan mengatakan, PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Dengan adanya PMI, dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian, dan kesejahteraan keluarga. “Oleh karena itu, melindungi PMI dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah tugas kami, sesuai dengan amanat Presiden,” ungkapnya.
Acara sosialisasi yang digelar selama satu hari ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis, Unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD/Badan/Bagian di lingkungan Pemkab Padangpariaman, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Padangpariaman, serta Calon Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Padangpariaman. (efa)