Maidestal Hari Mahesa (Anggota DPRD Padang)
SAWAHAN, METRO–DPRD Padang mengusulkan tidak ada pungutan seragam dan buku sekolah dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2016. Usulan ini tidak terlepas dari banyak keluhan dari orang tua karena masih ada pungutan dari sekolah ketika tahun ajaran baru.
Hal ini diungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Maidestal Hari Mahesa, menyebut program pendidikan gratis yang dicanangkan Pemko, telah melukai hati warga karena pendidikan gratis hanya sekadar slogan. Buktinya, orang tua tetap dibebankan dengan pembayaran besar untuk kebutuhan sekolah anaknya.
”Saya merasa pendidikan gratis ini hanya kebohongan,” tegas Esa, Selasa (18/8).
Banyak keluhan-keluhan dari orang tua ke DPRD, membuktikan pendidikan gratis yang dicanangkan Pemko dan juga salah satu program unggulan Mahyeldi-Emzalmi dinilai tidak efektif. Tidak hanya itu, tingkat transaksi di Pegadaian juga tinggi. Ini membuktikan sulitnya ekonomi warga ketika anak-anak mereka masuk sekolah.
Rencananya, Komisi IV akan mendorong untuk menggratiskan seluruh biaya sekolah, mulai dari seragam hingga pengadaan buku pelajaran. Karena itu, Esa berharap, pemko jangan lagi tanggung-tanggung dalam mewujudkan program pendidikan gratis.
”Harus ada target, tahun ajaran baru 2016 nanti, seluruh siswa baru jangan lagi dibebankan dengan biaya seragam dan uang buku. Komisi IV siap memperjuangkannya,” tegas Esa.
Menurut Politisi PPP ini, penghargaan Kota Pendidikan dan Kota Layak Anak untuk Kota Padang, jangan hanya sekadar penghargaan. Di saat generasi muda di Kota Padang masih kesulitan mendapatkan hak pendidikan, tentu Padang belum layak untuk mendapatkan penghargaan itu.
Hal sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra. Menurut dia, warga masih bingung terkait pendidikan gratis. Karena dalam persepsi warga, gratis itu adalah, mereka tak lagi mengeluarkan biaya untuk beli seragam dan buku di sekolah.
Sementara, rencana DPRD menggratiskan seluruh biaya sekolah, termasuk seragam dan buku di tahun 2016, disambut baik Kepala Dinas Pendidikan Habibul Fuadi. Katanya, usulan tersebut bagus. Namun, semua tergantung anggaran dan persetujuan DPRD. “Usulan bagus. Dinas Pendidikan hanya menjalankan,” kata Habibul.
Selama ini, kata Habibul, program sekolah gratis baru pada tahap bebas pungutan di sekolah. Sementara untuk seragam dan buku masih dibiayai orang tua murid. (cr8/tin)