PADANG, METRO – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasinya terkait berbagai persoalan yang terjadi saat ini di Sumatera Barat. Senin (30/9)
Mereka menilai, banyaknya persoalan yang terjadi di Sumbar, membuktikan Sumbar saat ini tidak kondusif. Di sisi lain, pemerintah juga dinilai tidak punya langkah terukur dalam menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut.
Dalam pertemuan di ruang sidang I Gedung DPRD Sumbar, Selain dihadiri Ketua Forum Masyarakat Minang, Irfianda Abidin dan sejumlah perwakilan FMM dari berbagai kota dan kabupaten, juga dihadiri anggota DPRD Sumbar seperti Supari, M Yusuf Abit dan Evi Yandri Rajo Budiman.
Dalam kesempatan itu, Irfianda Abidin menyampaikan tujuan kedatangan mereka , untuk menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Sumatera Barat saat ini. Mereka berharap apa yang menjadi aspirasi mereka bisa disampaikan DPRD Sumbar ke DPR RI dan diteruskan ke presiden.
“Kedatangan kami adalah menyampaikan aspirasi tentang soal pembantaian biadab terhadap perantau Minang di Wamena Papua dan kemudian soal aksi solidaritas minangkabau yang berujung pada penangkapan mahasiswa,” ungkapnya.
Menurutnya, terkait persoalan di Papua, Presiden harus memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia apa yang sebenarnya yang terjadi di Papua. Pihaknya merasa ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintah dalam persoalan tersebut. Bahkan terkesan ada pembiaran.
Jel Fattullah selaku koordinator rombongan yang datang juga menyampaikan selain dari kasus penangkapan mahasiswa yang menurunkan poto presiden di gedung DPRD Sumbar dan pembantaian perantau Minang juga persoalan mulai bermunculan bendera Israel di sejumlah wilayah Indonesia.
“Persoalan penangkapan mahasiswa yang menurunkan poto Jokowi adalah hal keliru. Ini sama dengan mematikan kerakter mahasiswa yang saat ini sedang dalam proses belajar di kampus. Ditambah lagi dengan pernyataan rektor UNP yang akan melakukan DO mahasiswa itu,” ungkapnya
Dia juga menyebutkan, sebelum mendatangi kantor DPRD Sumbar,pihaknya sudah mendatangi Mapolda Sumbar, tapi sayang tidak bisa bertemu dengan Kapolda. Mereka juga berencana meminta agar mahasiswa yang terkait dengan kasus demo di DPRD beberapa waktu lalu diputihkan saja.
“Kami juga melihat, ada kebijak yang tidak layak dari Rektor UNP yang memberhentikan mahasiswa itu. Sebenarnya Masih banyak sanksi lain, kenapa harus diberhentikan,” tegasnya.
Dia juga menyampaikan, jangan sampai kasus ini menjadi pemicu demo-demo berikutnya. Kita tidak ingin ada keributan di sumbar. Karena itu ada hal yang bijak dari kepolisian dan rektor UNP.
Kemudian, terkait persoalan perantau Minang di Wamena, pihaknya melihat, sampai saat ini Pemerintah Sumbar belum melakukan langkah yang terukur dalam upaya mencarikan solusi terhadap persoalan yang dirasakan perantau Minang di Wamena. Yang dilakukan pemerintah daerah baru sebatas penggalangan dana.
“Menggalang dana itu bukan tugas pemerintah. Kondisi saat ini sudah darurat. menggalamg dana itu bisa dilakukan ormas. Serharusnya gubernur itu bisa melakukan kordinasi dengan pihak pihak terkait,” tegasnya.
Karena itu, menurutnya, peran DPRD sangat penting dalam melakukan lobi ke pusat.
“ Disini kami ingin melihat DPRD Sumbar sampai dimana perannya ikut menyelesaikan persoalan ini. Kami melihat banyak ketidak profesionalan dalam menangani persoalan ini. Hal ini dibuktikan penanganannya tidak dalam skala priority. Kami sangat kecewa kalau persoalan negara ini tidak dilakukan dengan profesional,” terangnya.
Nurizal perwakilan dari Padang Panjang menambahkan, kasus menangkap mahasiswa karena menurunkan poto Jokowi sangat berbading terbalik dengan kasus seorang anak keturunan cina yang pernah menantang Jokowi, tapi dia dibebaskan.
“ Kalau polisi masih menahannya , ini jelas ada kekeliruan. Dia adalah anak bangsa. Sebagai mahasiswa dia berhak menyampaikan aspirasinya,” tagasnya.
Muhammad Adha Jamil dari Pariaman juga menambahkan, jika mendengar dan membaca situasi di Wamena dan tindakan Pemda Sumbar memulangkan warga Minang, menurutnya tidaklah tepat. Apalagi warga Minang itu dari dulu punya darah perantau .
“Papua adalah bumi Indonesia, siapa saja boleh dan berhak tinggal di situ. Seharusnya, pemerintah Sumbar melakukan loby dengan pemerintah Papua mencarikan solusi yang tepat, bukan langsung memindahkan mereka. Kita khawatir setelah dipindahkan nanti akan ada timbul persoalan baru,” ungkapnya.
Terakhir, Irfianda juga menyebutkan, pihaknya akan mengadakan aksi solidaritas Minggu besok.
“Kami melihat kasus Wamena ini jika ditinjau secara nasional sudah yang sangat konplek. Kami melihat pemerintah gagal menyelesaikan persoalan ini, sebab kasus di Papua itu sudah dari dulu,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Supardi menyampaikan, aspirasi masyarakat yang tergabung dalam FMM ini akan disalurkan pada pihak terkait. Namun hal ini masih menunggu keputusan penetapan pimpinan definitif dan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Nanti Komisi 1, akan kita undang Kapolda terkait aspirasi masyarakat ini. Lalu komisi V mengundang Rektor UNP. Ini akan menjadi tugas prioritas komisi setelah dikukuhkan,” katanya.
Supardi menyampaikan, DPRD Sumbar juga telah berkoordinasi dengan Wagub Sumbar jelang keberangkatan ke Wamena. Informasi yang didapatkan hingga saat ini, Pemprov Sumbar berupaya memfasilitasi perantau Sumbar di Wamena yang ingin pulang ke kampung. Namun bagi yang tidak mau pulang, tetap akan dipantau soal keamanan mereka di Wamena.
Lalu, terkait masalah mahasiswa UNP, DPRD Sumbar akan meminta penjelasan pada Rektor. Ini tentunya disayangkan jika memang ada mahasiswa yang di keluarkan terkait aksi mereka di DPRD Sumbar.
“Untuk kebijakan nasional, tentunya DPRD Sumbar akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” terangnya.
Anggota DPRD Sumbar lainya, Yusuf Abit juga menegaskan akan segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan rektor UNP. Lalu, untuk masalah Wamena dia menyampaikan kalau masyarakat Minang di sana sudah dalam keadaan aman. Ini didapat setelah berkoordinasi dengan Wagub yang datang ke lokasi kerusuhan. (hsb)