padang, metro–Untuk menciptakan netralitas aparatur pemerintah untuk mendukung Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari mendatang, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar Kick Off Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) di lingkup pemerintahan agar Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.
Kegiatan yang bertemakan “Menciptakan Netralitas bagi Aparatur Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024” ini secara serentak dilaksanakan di 33 Kantor Wilayah dan pada 66 titik pelaksanaan pada Selasa (23/1) hingga Jumat (26/1) secara hybrid.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, menyebut kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Kemenkumham dalam menyambut pesta demokrasi.
“Saya percaya, kita semua yang hadir di sini sependapat, bahwa pemilu damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah sendiri, telah senantiasa berkomitmen untuk menjaga kondusifitas, keamanan, dan netralitas seluruh aparatur pemerintah dalam menyambut Pemilu tahun 2024,” kata Sofyan.
Dijelaskan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak di 2 titik, yakni Kantor Camat Padang Utara dan Kantor Camat Padang Barat dengan peserta para Camat, Lurah dan ASN dilingkungan Kantor Camat.
Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi bersama Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar yang akan melakukan sosialisasi terkait Netralitas Aparatur Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu 2024 dan Paralegal Justice Award 2024.