SAWAHAN, METRO–DPRD Padang meminta data penerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak mesti dimutakhirkan agar distribusi BLT tepat sasaran. Karena itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diperbarui tiap bulan, sehingga penerima bantuan akibat kenaikan BBM pada Sabtu (3/9) lalu lebih tepat sasaran.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Padang Jumadi. Ia mengungkapkan, kenaikan harga BMM akan berimbas kesemua lini kehidupan masyarakat. Yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat dengan kelas ekonomi ke bawah.
“Mau bagimana lagi, pemerintah pusat sudah menaikkan BBM. Dan sudah disiapkan BLT untuk warga tidak mampu dan akan diberikan setiap bulan mulai September sampai Desember,” ujar kader Golkar ini, kemarin.
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM sebesar Rp 12,96 triliun per 1 September 2022. Data penerima manfaat perlu dimutakhirkan secara berkala agar BLT BBM tepat sasaran.
Menurutnya, selama ini bantuan subsidi yang telah diberikan ke masyarakat selama ini memang tidak tepat sasaran. Sehingga warga tak mampu menjerit.
Karena itu, ia meminta kepada Pemko Padang, untuk benar-benar mengusulkan data ke atas warga yang tidak pernah dapat sekalipun. Sehingga masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM bisa bertahan dan kehidupannya tetap berlangsung.
Sementara, anggota Komisi II DPRD Padang, Elly Thrisyanti mengatakan efek domino bagi warga tentu ada. Apalagi pandemi belum benar-benar selesai.
“Kita berharap Pemko Padang dapat menjalankan program pusat yang diberikan yakni pemberian BLT tepat sasarannya dan usulkan warga yang berhak menerimanya,” ujar kader Gerindra ini.
Menurut dia dengan kenaikan BBM, maka akan berimbas dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan yang paling merasakannya adalah keluarga dengan ekonomi ke bawah. “Harga makin mahal dan warga akan menjerit dan makin susah karena semua serba mahal,” ulas Elly.
Terkait inflasi lanjutnya, diharapkan tidak terjadi di Padang. Namun peluang muncul bisa saja. Antisipasi terjadi, Wako mesti serius awasi OPD dalam bergerak dan mendapatkan pendapatan.
Ia mengatakan, capaian PAD Padang masih belum 50 persen dari target Rp880 M. Dengan begini kerja keras harus dilakukan. Terkait, pengusulan data nantinya sambung Elly, akurasi dan jelas by name by addres.
“Jangan sampai yang mampu juga menerima BLT. Kita berharap pemerintah di kelurahan benar benar teliti dalam menerima data yang masuk dari RT,” tegasnya.
Untuk diketahui, pemerintah menyalurkan dana BLT BBM hingga Rp12,9 triliun bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial tersebut merupakan tambahan bantuan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Setiap keluarga penerima manfaat mendapat BLT BBM senilai Rp600.000 untuk empat bulan, yang dibayarkan dua kali masing-masing Rp300.000. Penyaluran BLT BBM dilakukan oleh PT Pos Indonesia mulai 1 September 2022.
Menteri Sosial mengatakan bahwa pemerintah menyalurkan BLT BBM sebagai pengalihan subsidi BBM guna membantu warga menghadapi peningkatan harga bahan pangan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.
Selain BLT BBM, pemerintah juga memberikan bantuan Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi transportasi di daerah, ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Total anggaran Rp 2,17 triliun. (ade)