Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang sepakat menyetujui dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2024 yakni sebesar Rp2,57 triliun. Rincian anggaran tersebut terdiri dari total pendapatan daerah sebesar Rp2,53 triliun dan total belanja daerah Rp2,56 triliun.
Hal itu dipastikan setelah dilakukannya penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait untuk dijadikan Perda Kota Padang No. 20 Tahun 2023 oleh Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Ekos Albar bersama Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani diikuti para Wakil Ketua.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, terkait Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang tentang Rancangan APBD (RAPBD) Kota Padang TA 2024 di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (30/11).
Secara keseluruhan posisi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Padang pada tahun anggaran 2024, untuk pendapatan daerah Rp.2,530 triliun dan belanja daerah Rp2,565 triliun sehingga defisit diperkirakan Rp.34,915 miliar dan defisit ditutupi dengan pembiayaan daerah sebesar Rp.45,686 miliar. Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp.0,00.
Dalam Paripurna tersebut, meski masih banyak saran dan pendapat yang berbeda di masing – masing Fraksi, namun secara keseluruhan semua Fraksi menyetujui dan menerima rancangan APBD Kota Padang pada tahun anggaran 2024.
Fraksi PAN menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, sekaligus mendukung kebijakan Walikota Padang. Fraksi PAN juga mengapresiasi realisasi program unggulan (Progul) pemerintah Kota Padang hingga November 2023 mencapai 122,51 persen.
“Ini tentu menggembirakan, dari sebelas dari Progul, tiga diantaranya sudah melebihi jauh dari target,” ungkap Sekretaris Fraksi PAN,Faisal Nasir selaku juru bicara pada penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD 2024.
Dalam nota keuangan rancangan APBD 2024, tertuang kebijakan umum belanja daerah pada APBD 2024 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. “Kami fraksi PAN setuju dengan upaya yang dilakukan itu,” ujarnya.
Berdasarkan kesepakatan bersama badan anggaran dan TAPD terhadap hasil pembahasan rancangan APBD tahun 2024, dijelaskan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp.706,838 Miliar. Angka ini jauh menurun dari target PAD tahun 2023 yang mencapai Rp.928, 650 miliar.Turun Rp200 Miliar lebih.
’’Ini tentu perlu ditelusuri dan didalami. Apalagi belakangan,gencar pula memasang spanduk,”belum bayar pajak di sejumlah resto, cafe dan sebagainya,” ucapnya.
Dari PKS yang disampaikan melalui Sekretaris Fraksi PKS, Rafdi dalam paripurna itu juga mencatat ada beberapa progul yang belum maksimal penuntasannya, antara lain, besarnya angka kemiskinan dan pengangguran Kota Padang, Persoalan banjir dan macet yang semakin merata dan sebagainya. Oleh karena itu kami berharap RAPBD 2024 bisa menjawab capaian progul tersebut atau menuntaskan target pembangunan daerah tersebut.
Kota Padang saat ini sudah darurat sampah, produksi sampah warga Kota Padang dalam sehari mencapai 640 ton, Fraksi PKS mengingatkan, kunci keberhasilan bank sampah adalah pada kesiapan dan konsistensi dalam pelaksanaan. Jika hal ini tidak dilakukan maka program ini hanya akan jadi lip service saja. Tahun 2024 Rp.71.377 miliar. Anggaran, Dinas Lingkungan Hidup harus memanfaatkan untuk penanganan sampah, seperti optimalisasi program Refuse Derived Fuel (RDF).
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang melalui juru bicaranya Ketua Fraksi Gerindra Mastilizal Aye, dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024 menyebutkan, dari sisi Pendapatan Daerah, PAD Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan PAD tahun 2023.Penurunan target PAD tahun 2024 dibandingkan dengan PAD tahun 2023 patut menjadi perhatian semua pihak. Penurunan target PAD 2024, maka banyak kegiatan yang harus dikoreksi dan dibatasi.
Pada tahun 2022, data kemiskinan yang dirilis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menunjukkan peningkatan kemiskinan ekstrem di Kota Padang sebesar 69%. Kemudian dilakukan upaya dan secara bertahap berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Padang. Atas keberhasilan itu, Pemko diganjar dana sebesar Rp5,3 Miliar.
Tahun 2023 BPS merilis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Padang mencapai 11,69%, sehingga menjadikannya wilayah dengan jumlah pengangguran tertinggi di Sumatera. Walaupun kemudian angka tersebut diduga berasal dari lulusan perguruan tinggi di Kota Padang namun kami tetap berharap Pemko padang dapat melakukan koreksi dan berusaha keras menurunkan angka TPT.
”Kami melihat Ranperda-APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024 masih samar – samar apakah dapat menuntaskan capaian RPJM tahun terakhir termasuk juga program unggulan walikota,” sebut Mastilizal Aye.
Sementara Wakil Walikota Padang,Ekos Albar menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang, yang telah mendukung penetapan APBD Kota Padang TA 2024 sesuai dengan waktu yang ditentukan.
”Alhamdulillah, harmonisasi dan sinergi ini semoga senantiasa terus bisa kita jaga bersama. Sehingga sasaran pembangunan di Kota Padang dan kesejahteraan masyarakat dapat kita capai dengan sebaik-baiknya,” ungkap Ekos dalam sambutannya.
”Masukan dan catatan yang diberikan masing-masing fraksi menjadi catatan penting bagi kita untuk melanjutkan program pembangunan di Kota Padang di 2024 mendatang. Terutama sekali dalam menuntaskan 11 program unggulan (Progul) dan visi-misi Kota Padang yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024,” tegasnya.
Wawako Padang, Ekos Albar menyampaikan, untuk prioritas pembangunan Kota Padang di 2024 mendatang, Pemko Padang masih akan tetap menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi Kota Padang terutama di sektor pendidikan, perdagangan dan pariwisata.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan, setelah persetujuan RAPBD Kota Padang TA 2024 ini, dalam waktu tiga hari kedepan akan menyampaikannya kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi.
”Untuk proses evaluasi sampai ke penetapan Perda Kota Padang tentang APBD Kota Padang TA 2024 ini hingga penetapan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)-nya, membutuhkan waktu lebih kurang sebulan. Sehingga APBD 2024 ini dapat efektif dilaksanakan pada awal Januari 2024,” tutup Syafrial Kani.(*)