Gubernur Sumbar Turunkan 25 OPD ke Perbatasan Riau, “Keroyok” Pembangunan di Nagari Sialang dan Galugua 

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menggunakan motor trail menelusuri jalan-jalan di Jorong Koto Tangah dan Tanjung Jajaran Nagari Galugua.

Pembangunan di kawasan perbatasan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar). Hal ini bertujuan agar pemerataan pembangunan benar-benar terwujud di daerah ini. Untuk mengetahui kondisi wilayah di perbatasan Provinsi Sumbar dengan Riau, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah meninjau dua nagari yang berbatasan langsung antara Kabupaten Limapuluh Kota dengan Provinsi Riau. Dua nagari tersebut yakni, Nagari Sialang dan Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota.

Di Nagari Galugua, Mahyeldi turun langsung menelusuri tiga jorong yang berdekatan dan berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, yakni Jorong Galugua, Koto Tangah dan Tanjung Jajaran.

Mahyeldi mendatangi nagari dan jorong tersebut melibatkan 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar. Hal ini bertujuan agar berbagai permasalahan pembangunan di lapangan, dapat menjadi masukan dan tanggungjawab masing-masing OPD mengatasinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya.

Saat berkunjung ke Nagari Galugua, Minggu (10/7), rombongan Mahyeldi berangkat dari Nagari Sialang, menempuh waktu dua jam dengan melewati jalan tanah yang terjal dengan bebatuan kerikil yang kasar.  Rombongan Mahyeldi harus menggunakan kendaraan dengan mesin “sangar” untuk menaklukan medan jalan di tengah hutan tersebut. Rombongan Mahyeldi ekstra hati-hati melewati jalan mendaki perbukitan dan menuruni lembah dengan kemiringan yang tajam. Jika lengah saja sedikit maka kendaraan bisa masuk jurang.

Di Jorong Galugua Nagari Galugua ini, Mahyeldi yang didampingi Bupati Limapuluh Kota, Syafarudin Dt Bandaro Rajo beserta OPD Pemkab Limapuluh Kota disambut hangat ribuan masyarakat di depan Masjid Taqwa di nagari tersebut dengan jamuan makan malam.  Pada kesempatan itu Mahyeldi menyerahkan bantuan dari OPD, Baznas dan Bank Nagari. Selain itu juga menyerahkan hewan kurban satu ekor kerbau.

Wali Nagari Galugua, Aidil Fitri pada pertemuan dengan Mahyeldi tersebut mengungkapkan, di nagari itu ada empat jorong, yakni Jorong Galugua, Tanjung Jajaran, Koto Tangah dan Mungan. Nagari Galugua saat ini dihuni 2.482 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 746 KK.  Nagari Galugua juga memiliki sarana ibadah empat surau dan enam masjid. Sementara di sektor pendidikan, nagari ini memiliki empat SD, dengan satu SD per jorong. Selain itu juga memiliki satu SMP, yakni SMPN 4 di Jorong Galugua.  SMP ini sudah berdiri 10 tahun silam dan kondisinya butuh rehab berat dan penambahan lokal. Selain itu, sekolah ini juga mengalami kekosongan kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebelumnya pindah tugas ke sekolah lain.

Nagari ini, tambah Aidil memiliki akses satu jalan kewenangan pemerintah provinsi dan satu jalan kewenangan pemerintah kabupaten. Kalau kewenangan pemerintah provinsi, berupa jalan dari Jorong Tanjung Jajaran hingga ke Rokan Hulu Provinsi Riau yang panjangnya 17 kilometer.

Sementara jalan kewenangan pemerintah kabupaten yakni, jalan dan jembatan menghubungkan Jorong Koto Tangah ke Kabupaten Pasaman sepanjang tujuh kilometer. “Jadi inilah pentingnya pembangunan akses jalan ini. Karena bisa buka akses ke Riau dan Pasaman. Mudah-mudahan secara bertahap bisa dituntaskan,” harapnya.

Aidil juga menambahkan, mata pencaharian penduduk nagari ini yakni, 90 persen petani gambir dan ada juga petani kebun dan getah karet. Sekarang juga dikembangkan jagung. Petani jagung bisa 15 ton panen per bulan. Kendalanya, belum ada sarana alat perontok jagung.  Aidil mengungkapkan, kondisi jalan pengaruhi pendapatan perkapita masyarakat. Dengan kondisi jalan terjal saat ini, untuk mengangkut barang, warga harus menyewa angkutan dari Kecamatan Kapur IX ke nagari ini dengan harga Rp500 per kilogram berat barang.

Namun, jika akses jalan ini diperbaiki dan dibangun, maka berdampak ekonomi masyarakat. Karena bisa dilalui kendaraan. Kendala lainnya di nagari ini sulitnya jaringan internet sebagai sarana komunikasi. Termasuk juga masalah pelayanan kesehatan. Saat ini tenaga bidan di Jorong Tanjung Jajaran Nagari Galugua ini kosong karena pindah tugas.

Permasalahan lainnya di nagari ini, menurut Aidil, status tanah yang masih hutan lindung. Sehingga bangunan pemerintah dan masyarakat tidak bisa disertifikatkan.

Bupati Limapuluh Kota, Syafarudin Dt Bandaro Rajo mengatakan, terkait akses jalan, APBD Pemkab Limapuluh Kota telah menganggarkan sebesar Rp2,5 miliar untuk pembangunan jalan dari Nagari Galugua ke Koto Tangah.  Pemprov Sumbar menurutnya juga telah menganggarkan APBD sebesar Rp9 miliar untuk pembangunan jalan dari Nagari Sialang ke Jorong Tanjung Jajaran Nagari Galugua.

Sementara, untuk pembangunan ekonomi masyarakat di nagari ini perlu digali lagi sumber daya alamnya. Jika selama ini dominan komoditi gambir. Maka saat ini juga dibuka lahan jagung seluas 20 ribu hektar. Terkait akses fasilitas dan infrastruktur masyarakat, Syafarudin mengungkapkan, masalah sanitasi juga harus menjadi perhatian. Saat ini ada pembangunan WC sebanyak 10 unit di nagari ini dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Dalam kunjungannya, Mahyeldi dan rombongan bermalam di masjid tersebut. Kemudian keesokan harinya, mengunjungi Jorong Koto Tangah Nagari Galugua.  Mahyeldi berangkat menggunakan motor trail dengan diikuti rombongan terbatas untuk kapasitas tiga mobil saja. Hal ini dikarenakan, medan jalan yang dilalui cukup terjal dan rusak parah menuju jorong tersebut.

Setelah sampai di Jorong Koto Tangah perjalanan Mahyeldi dan rombongan berlanjut ke Jorong Tanjung Jajaran. Lagi-lagi medan jalan yang sulit dilalui, membuat Mahyeldi harus berangkat menggunakan motor trail dan diikuti rombongan menggunakan mobil khusus medan berat. Di Jorong Tanjung Jajaran, Mahyeldi menyeberangi sungai menaiki perahu rakit menuju Kubu Anau Provinsi Riau. Di seberang sungai, Mahyeldi sempat melihat kondisi daerah provinsi tetangga. Kemudian kembali dan bersilahturahmi dengan warga di Masjid Taqwa Jorong Tanjung Jajaran.

Kepada warga jorong tersebut, Mahyeldi mengatakan pembangunan perbaikan jalan jorong yang rusak parah dimulai tahun ini sepanjang 800 meter dengan lebar enam meter. Kemudian jalan dari Tanjung Jajaran hingga batas aspal Nagari Sialang juga dibangun jalan sepanjang 1,3 kilometer dengan lebar enam meter.

Mahyeldi mengatakan, dirinya datang ke jorong ini menjawab ratapan tangis anak nagari di sini. Untuk mengatasi masalah akses jalan ini, Mahyeldi juga meminta ninik mamak di jorong ini, agar bersedia memberikan lahannya untuk pelebaran jalan. Selain masalah akses jalan juga ada masalah kesehatan masyarakat yang perlu jadi perhatian.

Sebelumnya, saat mengunjungi Nagari Sialang, Mahyeldi saat pertemuan dengan masyarakat di Masjid An Nur, juga menyerahkan bantuan uang tunai dari Bank Nagari kepada Pengurus Masjid An Nur. Di nagari ini, Mahyeldi juga menemukan masalah yang sama. Yakni, akses jalan.

Meski jalan yang ada saat ini sudah diaspal, namun diakuinya dari hasil perjalanannya dari Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang memakan waktu tempuh setengah jam ke Nagari Sialang, masih dibutuhkan pelebaran jalan menuju nagari tersebut.

Dari hasil kunjungannya ke dua nagari dan tiga jorong tersebut, Mahyeldi menilai nagari tersebut memiliki air banyak dengan adanya aliran sungai Batang Kampar. Selain jadi potensi wisata. Dengan adanya air sungai ini ke depan perlu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.  Caranya dengan membawa potensi air ini bisa mengalir ke rumah-rumah warga. Selain itu juga perlu adanya sanitasi yang baik dengan adanya toilet di rumah masing-masing. Namun, untuk mewujudkannya, butuh bimbingan dan edukasi kepada masyarakat agar peduli dengan kebersihan dan kesehatan.

Selain itu, di nagari ini juga ditemukan masalah angka stunting yang tinggi mencapai 11 persen. Ke depan angka ini menurutnya harus agar bisa ditekan. Karena itu tenaga kesehatan dan pihak yang terlibat perlu turun ke lapangan melakukan edukasi kepada masyarakat. Termasuk juga mengembangkan potensi pertanian yang membutuhkan edukasi masyarakat. Seperti sawit, getah karet dan gambir. Mahyeldi juga menyorot masalah gambir yang menjadi salah satu komoditi unggulan di nagari ini.

Mahyeldi berjanji, dalam tahun ini menyiapkan konsep untuk mengatasi masalah gambir ini. Mahyeldi bahkan menyebut, sudah perintahkan Asisten II Setdaprov Sumbar dan Balitbang Provinsi Sumbar untuk membuat roadmap gambir menjadi hilirisasi dan bisa ekspor.  Karena masalah gambir ini sudah lama sejak 2008. Konsep yang ada selama ini perlu diambil dan jadikan roadmap, untuk bisa dihilirasi dan diolah untuk menghasilkan berbagai kebutuhan berbahan gambir. Termasuk juga potensi madu asal Nagari Sialang juga jadi perhatian Mahyeldi. Diungkapkannya, saat ini produksi madu di Sumbar mencapai 2 ton per bulan. Karena itu yang sangat dibutuhkan sekarang adalah mendirikan pabrik pengolahan madu ini.

Potensi lainnya di sektor perikanan, budidaya ikan garing. Potensi perikanan ini memiliki pasar yang menjanjikan untuk dijual di Provinsi Riau dan bahkan bisa juga ke Negara Malaysia. Karena harga ikan garing di negara tersebut cukup mahal. Namun dari potensi komoditi yang dimiliki nagari ini, Mahyeldi menekankan yang paling dibutuhkan adalah akses jalan. Untuk pembangunan akses jalan ini akan dibangun sesuai kewenangan Pemprov Sumbar, dengan menganggarkan melalui APBD Sumbar dan juga dukungan pembangunan akses jalan kewenangan Pemkab Limapuluh Kota.

Terkait akses pelayanan publik di bidang kesehatan perlu ada ada puskesmas yang melayani rawat inap akan dibangun di sini, karena ketiadaan puskesmas di nagari ini. Di bidang pendidikan, juga perlu dibangun SMK di Nagari Sialang. Bahkan sudah ada warga yang bersedia menghibahkan lahannya untuk pembangunan sekolah ini. Untuk menggerakan ekonomi masyarakat, juga perlu  dibangun pasar. Sehingga ada transaksi ekonomi. Termasuk juga ada masalah sertifikat lahan masyarakat di kawasan hutan lindung, akses internet yang terbatas. Semua masalah ini akan diselesaikan sesuai dengan jalurnya. Pemprov Sumbar akan membahasnya dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. (AD.ADPSB)

Exit mobile version