Pemerintah Kota sudah menjalankan Online Single Submision (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan secara eletronik. Sehingga perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efisien, dan transparan.
“Jadi tidak ada alasan lagi untuk bapak ibu kita yang menjalankan usaha, mengatakan kalau izin perlu biaya. Itu tidak ada lagi. Tidak perlu ketemu wali kota. Cukup lewat OSS, akan mendapatkan izin,” kata Wali Kota, H. Fadly Amran, saat membuka acara Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimtek Perizinan Berusaha Tahap II dilaksanakan baru baru ini.
Dikatakannya, ekonomi merupakan salah satu penopang pembangunan. Salah satu percepatan pembangunan adalah di bidang usaha perdagangan. Komitmen Pemko dalam investasi dan terhadap tenaga kerja tidak main-main. Karena apapun program pemerintah, tak lepas dari sumbangsih warga dalam membayarkan pajak.
“Saya berterima kasih atas apa yang bapak ibu sumbangsihkan terhadap Kota Padang Panjang. Bapak ibu merupakan wajib pajak yang taat,” pujinya kepada peserta.
Di hadapan pelaku perdagangan ini, Fadly menambahkan, banyak sekali insentif dan juga bantuan yang diberikan Pemko kepada masyarakat.
“Itu semua berasal dari retribusi daerah kita. Alhamdulillah, Kota Padang Panjang mendapat PAD setiap tahunnya lebih kurang Rp 100 miliar. Mudah-mudahan bisa kita dongkrak. Angkanya bisa kita dorong sehingga meningkat,” ujarny.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ewasoska, SH menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan memberikan pemahaman tentang pentingnya perizinan yang harus dimiliki pelaku usaha.
“Melalui kegiatan ini, bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan perizinan usaha dan pengawasan realisasi penanaman modal,” katanya.
Ditambahkannya, Pemko terus berupaya memudahkan masyarakat luas atau pihak investor dalam urusan perizinan. Efeknya tentu juga berimbas bagi kemajuan masyarakat dan kota.
“DPMPTSP telah diperkuat dengan sistem berbasis IT, yang prosesnya selalu kita koordinasikan dengan Pemerintah Pusat. Sehingga memudahkan proses pelayanan perizinan,” sebutnya.
Acara yang diikuti pelaku usaha bidang perdagangan di Kota Padang Panjang ini, menghadirkan narasumber Jevi Carter Eka Putra, dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperdakop UKM) Padang Panjang, Setmiza Athary, M.Pd, Help Desk BKPMRI pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, serta Syafrianto Harahap, Asisten Penyuluh Pajak Mahir dari KPP Pratama Bukittinggi.
Jevi Carter menyampaikan, sebagai pelaku usaha perdagangan, baik yang berbentuk perseorangan maupun berbentuk badan usaha, wajib mengantongi izin di bidang perdagangan.
“Saat ini proses pengajuan perizinan berusaha mengalami perubahan total. Apabila sebelumnya pengajuan izin usaha perdagangan dilakukan secara manual dengan segala berkas-berkas yang dibutuhkan, maka sejak hadirnya sistem OSS, proses pengajuannya menjadi lebih sederhana. Selain karena dilakukan secara elektronik, sistem OSS sekarang merupakan satu-satunya gerbang pengajuan izin,” terangnya. (rmd)