KUA-PPAS APBD Kota Padang 2022 Disepakati

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dan Peme­rintah Kota (Pemko) Pa­dang menyepakati Kebi­jakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PP­AS) Anggaran Pen­da­pa­tan Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Ang­garan (TA) 2022.

Kesepakatan ini ter­capai dalam Rapat Pari­purna beragendakan Pe­nyampaian Pendapat A­khir Fraksi-Fraksi Ter­hadap KUA-PPA tahun anggaran 2021 di Kantor DPRD Padang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrizal Kani itu dise­lenggarakan setelah pe­nyelenggaran Rapat Pari­purna Luar Biasa dalam Rang­ka Peringatan HUT Kota Padang yang ke-352. Sabtu (7/8/2021).

Rapat paripurna diikuti oleh unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang dan stakeholder terkait lainnya baik secara langsung maupun virtual.

Hendri Septa me­nga­takan, Pemko Padang dan DPRD Kota Padang telah menyelesaikan suatu tu­gas penting dalam tahap proses penyusunan APBD tahun 2022 yaitu pene­tapan kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun 2022.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan teri­ma kasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, yang telah bekerja keras dan secara maraton mem­­bahas KUA dan PPAS AP­BD TA 2022,” kata Wako Hendri Septa dalam pe­nyampaiannya pada Ra­pat Paripurna bera­gen­dakan Penyampaian Pen­dapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap KUA-PPA TA 2021 di Kantor DPRD Pa­dang, Sabtu (7/8/2021).

Sebagaimana dike­ta­hui, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, be­lanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk pe­riode 1 tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar da­lam penyusunan RAPBD dan kebijakan penda­pa­tan, belanja dan pem­biayaan daerah dan stra­tegi pencapaianya.

“PPAS adalah ran­ca­ngan program prioritas dan patokan batas mak­simal anggaran yang dibe­rikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program se­bagai acuan dalam penyu­sunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD,” katanya.

Lebih lanjut dijelas­kannya, pada tahun 2022 pendapatan daerah diren­canakan sebesar Rp2,595 triliun. Jika dibandingkan penerimaan tahun 2021 sebesar Rp2,626 triliun, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp­30,972 miliar atau turun sebesar 1,18 persen.

“Rencana pendapatan ini bersumber dari pen­dapatan asli daerah se­besar Rp989,90 miliar, pendapatan transfer se­besar  Rp1,473 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp132,09 mi­liar,” katanya.

Berdasarkan kebijakan dan ketentuan di atas, tahun 2021 pada KUA-PPAS di tetapkan ang­garan belanja sebesar Rp2,583 triliun. Jumlah anggaran tersebut dialo­kasikan untuk belanja o­perasi sebesar 2,275 triliun rupiah, belanja modal se­besar Rp297,636 miliar, serta belanja tidak ter­duga sebesar Rp10,929 miliar.

Belanja daerah yang dialokasikan, peng­gu­na­an­nya diarahkan untuk mendukung beberapa ke­giatan dalam rangka me­ngatasi berbagai perma­salahan aktual yang diha­dapi. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke dalam urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan pada masing-masing SK­PD,” katanya.

Hendri Septa pun me­nyebut KUA-PPAS meru­pakan pagu yang masih akan dibahas lagi antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang dalam pe­nyusunan APBD 2022.

“Untuk itu dalam mem­percepat prosesnya kami berharap dukungan dan kerja sama dari ang­gota dewan, sehingga AP­BD Kota Padang TA 2022 dapat dapat ditetapkan dalam waktu yang tidak begitu lama dan tepat wak­tu, sebagaimana di­atur dalam Permendagri No.64 Tahun 2020,” kata­nya.

Usai mendengarkan penyampaian pendapat akhir disertai persetujuan dari sebanyak enam fraksi di DPRD Kota Padang, ke­giatan dilanjutkan de­ngan penandatanganan nota ke­sepakatan Perda No 12 tahun 2021 tentang Per­setujuan Ranperda KU­A-PPAS TA 2022 menjadi Perda KUA-PPAS TA 2022.(*)