Jika melihat kondisi Provinsi Sumbar saat ini, tidak terlihat bahwa daerah ini pernah luluh-lantak akibat gempa besar berkekuatan 7,6 Skala Richter (SR), 30 September 2009. Gempa yang terjadi waktu itu, memporakporandakan bangunan fisik di 10 kota/kabupaten di Sumbar. Di antaranya, Pesisir Selatan, Pariaman, Padangpariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Padangpanjang, Batusangkar, Padang, dan Solok. Namun yang ter-parah adalah kabupaten/kota yang ada di pesisir Pantai Barat Sumbar. Gempa juga menimbulkan dampak yang memilukan, jatuhnya korban meninggal mencapai 1.200 orang, luka-luka hampir 3.000 orang, dan menyebabkan tidak hanya kerusakan infrastruktur bangunan pemerintah dan umum. Tetapi juga kerusakan sejumlah rumah penduduk.
Waktu itu, Irwan Prayitno baru saja dilantik jadi Gubernur Sumbar, 15 Agustus 2010, di saat kondisi Provinsi Sumbar yang sangat memprihatinkan. Keprihatinan tersebut terlihat saat pelantikannya yang hanya dilaksanakan di garasi DPRD Provinsi Sumbar, karena gedung DPRD Sumbar dan gedung pemerintahan juga rusak berat waktu itu.
Setelah dilantik bersama Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim (almarhum), Irwan Prayitno bergerak cepat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar pascagempa 2009.
Di awal kepemimpinannya, Irwan Prayitno menyelesaian pembangunan rumah penduduk yang hancur akibat gempa. Tercatat sebanyak 197.751 rumah telah dibantu pemerintah untuk dibangun kembali, dengan bantuan kepada rumah yang rusak berat dan rusak sedang.
Hingga 2012 seluruh rumah yang terkena gempa sudah bisa diselesaikan dengan total dana Rp2,7 triliun. Selama tiga bulan (Oktober-Desember 2010) pemerintah sudah bisa mencairkan Rp 2,114 triliun untuk 143.000 rumah.
Atas usaha ini Pemprov Sumbar mendapatkan penghargaan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) karena tercepat dalam rehab rekon. Kemudian pencairan bantuan sebesar Rp600 miliar dilanjutkan hingga tahun 2012.
Selain proses rehalibitasi dan rekonstruksi, Pemprov Sumbar juga fokus menyiapkan langkah mitigasi untuk meningkatkan kesiagaan Sumbar menghadapi bencana di masa depan. Pemulihan pascagempa berhasil dilakukan berkat perencanaan yang matang dan inovasi di bawah kepemimpinan Irwan Prayitno. Pembangunan infrastruktur pascagempa tidak berhenti begitu saja setelah menyelesaikan pembangunan rumah-rumah penduduk.
Pemprov Sumbar melanjutkan pembangunan gedung-gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pasar, jalan, jembatan dan bangunan lainnya. Bagaimana proses pembangunan gedung perkantoran tersebut dilakukan? Pemprov Sumbar telah merehab, meretrofit (penguatan gedung) bangunan lama yang terkena gempa 2009 dan membangun gedung-gedung baru sebagai pengganti gedung lama. Rehab sejumlah gedung gedung pemerintahan dimulai Agustus 2010.
Di antaranya gedung KNPI Sumbar, Gedung Wanita Rohana Kudus, gedung Inspektorat Sumbar. Retrofit gedung sebanyak tiga gedung, yakni, Kantor Gubernur Sumbar. Kemudian, Gedung Diklat Provinsi Sumbar, Kantor DPRD Provinsi Sumbar. Pembangunan gedung baru pengganti gedung lama yang rusak berat dilakukan sebanyak 18 gedung. Di antaranya, Gedung Escape Building, Kantor Gubernur, Gedung Bappeda Sumbar, Pasar Raya Padang, RSUP M. Djamil.
Selanjutnya, Mapolda Sumbar, Gedung Kejati Sumbar, Gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Sumbar, Gedung Dinas Peternakan Sumbar. Juga ada pembangunan Gedung Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Gedung LKAAM Sumbar, Kantor Dinas Pangan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar, dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat. Pemprov Sumbar juga melaksanakan pembangunan gedung baru program RPJMP untuk sembilan gedung dengan biaya Rp106,37 miliar, yakni pembangunan Stadion Utama Sumbar, Gedung Pusat
Kebudayaan Sumbar. Juga ada pembangunan shelter besar, shelter sedang dan banyak lagi gedung pemerintah lainnya. Jumat, 15 Agustus 2020, merupakan 10 tahun kepemimpinan Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumbar. Di periode keduanya, Irwan Prayitno memimpin Sumbar bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit.
Selama 10 tahun kepemimpinannya, Irwan Prayitno telah berhasil memulihkan Provinsi Sumbar dari gempa dahsyat waktu itu. Selain pembangunan infrastruktur, dalam pemulihan pascagempa, Irwan Prayitno juga menyiapkan langkah-langkah mitigasi bencana. Hal ini mengingat Provinsi Sumbar sangat rawan terjadi gempa dan tsunami. Apalagi, daerah ini berada di patahan di Megathrust Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih menyimpan potensi gempa berkekuatan 8,9 SR.
“Meskipun kita tidak mengetahui kapan terjadi gempa. Tetapi gempa itu bisa terjadi kapan saja, maka kita mesti melakukan kesiapsiagaan bencana dari sekarang, agar tidak banyak memakan korban,” ujar Irwan Prayitno.
Dikatakannya, gempa tahun 2009 sudah berlalu 11 tahun lalu. Oleh karenanya perlu ditanamkan dalam diri masyarakat Sumbar tangguh bencana. Tangguh bencana tidak hanya dari tingkat provinsi saja, tetapi sosialisasinya benar-benar hingga ke masyarakat ke bawah, yakni keluarga. ”Jika keluarga sudah tangguh akan bencana, sehingga jika suatu waktu terjadi bencana di daerahnya sudah mengetahui struktur penyelamatan dini. Dengan cara ini dapat meminimalisir jauhnya korban lebih banyak,” katanya.
Sosialisasi kebencanaan juga dengan memperkuat program Sekolah Siaga Bencana. Pengetahuan mitigasi bencana, sosialisasi dan pelatihan relawan kebencanaan di daerah dilakukan terus-menerus. Sehingga, dapat memberikan kesiapsiagaan kebencanaan. Mitigasi juga dilakukan dengan menyiapkan shelter-shelter. Gedung pemerintahan yang dibangun harus ada shelter. Gedung yang berdiri di zona merah, misalnya, Mapolda Sumbar juga dilengkapi shelter. Juga bangun tempat evakuasi sementara (sekaligus berfungsi sebagai auditorium) sebelah rumah bagonjong (Kantor Gubernur Sumbar),
Kejati Sumbar, gedung-gedung di jalan protokol Khatib Sulaiman dibangun dengan konstruksi tahan gempa dan ada shelter juga. Selain itu, membangun shelter secara pribadi, misalnya, rumah di pinggir laut, juga di masjid. Termasuk membangun shelter di beberapa titik termasuk kerja sama dengan kementerian dan BNPB. Shelter buatan yang sudah ada, agar dirawat dan dikelola dengan baik.
Di data daya tampung, fasilitas, dan lainnya untuk dipetakan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, juga memanfaatkan shelter alam seperti bukit, dataran tinggi, pepohonan, tentu dilengkapi fasilitas penunjang jalur evakuasi, sehingga masyarakat cepat mencapai titik aman.
Untuk memperkuat mitigasi, juga telah lahir Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Membangun bangunan di Sumbar harus mengikuti kaidah konstruksi aman gempa. Aturan ini tidak hanya untuk gedung atau perkantoran, tapi juga untuk membangun rumah masyarakat. Kesiapsiagaan bencana di daerah dengan lebih selektif, pemerintah daerah dalam memberikan izin pendirian bangunan dan izin lainnya. Sehingga, kerusakan alam tidak terjadi dan tataguna ruang dapat terpelihara.(**)