PADANG, METRO– Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masih sangat rendah. Kondisi ini terjadi karena program literasi yang dilaksanakan pemerintah daerah (pemda) belum menjadi tanggungjawab bersama.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, E. Aminuddin Aziz, saat menjadi Keynote Speaker Rapat Koordinasi (Rakor), Perpustakaan Provinsi Sumbar, Tahun 2026 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Sabtu (8/8).
Diungkapkannya, rata rata IPLM kabupaten kota masih sangat rendah. Angkanya 10, 37 dari angka 100. Sementara, rata rata IPLM tingkat provinsi 29, 36. Sedangkan nasional di angka 40,068. “Sementara, rata rata TKM tingkat provinsi dan kabupaten kota angkanya 54,8, sangat jomblang,” terangnya.
Sementara, Pemprov Sumbar, IPLM di angka 43, 36. TKM Pemprov Sumbar diangka 59, 42.
Kondisi jomblangnya IPLM dengan TKM ini terjadi karena kegiatan budaya gemar membaca lebih tinggi. Tapi bicara literasi itu bicara pemahaman membaca. Baik sebelum membaca, sedang membaca maupun setelah membaca.
Menurutnya, dari sekian banyak persoalan terkait literasi, dasar utamanya hilangkan ego sektoral. Karena bicara urusan bersama, literasi salah satu Asta Cita yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto. Program literasi juga tertuang dalam RPJM dan RPJMD. Pertanyaannya, apa literasi sudah menjadi program bersama yang dikerjakan bersama?
“Ketika memahami literasi membangun budaya baca tulis sebagai pekerjaan bersama, maka akan menjadi tanggungjawab bersama. Ini nanti ketika ada keberhasilan dan kegagalan, akan tanggung renteng secara bersama pula. Jangan salahkan pihak tertentu, karena kita memahaminya tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Jika sudah menjadi tanggung jawab bersama, maka perlu dikoordinasikan. Apa. Saja yang harus dikordinasikan? Aminuddin menjelaskan, pertama, urusan hati dan pikiran harus bersama. Satukan niat kerjakan bersama.
Kedua, yang harus dibersamakan adalah program. Tetapi, program harus ada payungnya. Perpusnas ada program payungnya, diturunkan ke pemerintah provinsi, kabupaten kota dan dilaksanakan oleh masyarakat.
“Sekarang ada perpustakaan sampai di desa-desa. Yang menyatukan program dilakukan bersama-sama. Sehingga menjadi bola salju yang lama-lama membesar, ” terangnya.
Aminuddin mengungkapkan, ada tiga program besar canangkan pemerintah pusat. Pertama, bicara penguatan literasi dengan berbagai macam bentuknya. Kedua, pengarusutamaan naskah nusantara. “Saat ini lebih dari seribu naskah manuskrip Sumbar diserahkan ke Pemerinta Provinsi Sumbar,” terangnya.
Ketiga, bicara standarisasi dan akreditasi perpustakaan. “Tiga program besar dengan payung besar program pemerintah pusat, harus diturunkan dan diuraikan di tingkat provinsi kabupaten kota dan masyarakat,” terangnya.
Dengan adanya tiga program besar tersebut, yang harus dikoordinasikan menurut Aminuddin, masalah anggarannya. Diakuinya, saat ini anggaran sangat terbatas. “Yang harus dikordinasikan anggaran dari APBD. Alokasinya di masing-masing OPD. Ketika ada ursan tiga program besar tersebut, tidak hanya tanggungjawab satu OPD saja. Tapi tanggungjawab bersama. Jadi tidak ada yang mengklaim,” tegasnya.
Sementara, terkait persoalan IPLM dan TKM, menurutnya adalah masalah kelengkapan data, kordinasi antar OPD, dan pemahamamn tentang tugas tanggungjawab dan program.
Mewakili Gubernur Sumbar, Asisten Administrasi Umum, Medi Iswandi menekankan pentingnya memperkuat budaya gemar membaca di tengah derasnya transformasi digital.
Lewat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), masyarakat diajak menjadikan perpustakaan sebagai tempat bertukar ilmu, melatih keterampilan, hingga membuka peluang meningkatkan ekonomi.
“Gubernur mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, mengakselerasi inovasi digital, mengoptimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta terus meningkatkan status akreditasi perpustakaan,” kata Medi.
Ia juga mengingatkan para kepala perangkat daerah yang mengurus perpustakaan, agar tidak lengah soal akreditasi. Akreditasi bukan sekadar formalitas, melainkan indikator kualitas layanan, baik dari sisi administrasi, operasional, maupun pelayanan publik secara keseluruhan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, Jumaidi, menjelaskan, rakor digelar untuk menyamakan visi perpustakaan se-Sumbar sekaligus memperkuat sinergi dengan Perpusnas. Forum ini juga menjadi ajang evaluasi capaian program literasi di daerah.
Acara dilanjutkan dengan sesi dialog bersama Pustakawan Madya Perpusnas RI. Dalam dialog itu dibahas sinkronisasi perencanaan serta penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan dihadiri jajaran Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, serta para pegiat literasi dari kabupaten/kota se-Sumbar. Para peserta terlihat antusias mengikuti sesi dialog dan tanya jawab seputar strategi penguatan literasi di Sumbar.(fan)
