PADANG, METRO —Anggota DPRD Kota Padang, Miswar Jambak, S.H., menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor UMKM. Hal ini mengemuka dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar di Jalan Jambak Indah, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, pada 1-5 Mei 2026.
Dalam pertemuan tatap muka bersama konstituen dari Daerah Pemilihan (Dapil) Padang III yang meliputi Kecamatan Lubuk Kilangan dan Pauh tersebut, Miswar mengakui menerima banyak masukan krusial terkait kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak menentu.
“Masukan yang paling dominan adalah bidang perekonomian. Kita perlu mengarahkan program kerja untuk membangkitkan UMKM agar ekonomi masyarakat kembali bergairah di tengah situasi yang serba tidak pasti saat ini,” ujar Miswar Jambak kepada awak media.
Politisi senior ini menjelaskan bahwa fokus pada sektor ekonomi menjadi harga mati dalam penyusunan program kerja ke depan. Menurutnya, saat ekonomi warga sedang mandek, anggaran harus dialokasikan secara tepat sasaran pada sektor yang menyentuh langsung dapur masyarakat.
Selain UMKM, bantuan pendidikan dan program rehab rumah (bedah rumah) juga menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga. Miswar menilai intervensi pemerintah melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan sangat dibutuhkan untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat.
“Perekonomian warga sangat terganggu, sehingga bantuan pendidikan menjadi sangat krusial. Kami akan pastikan aspirasi ini terukur dan anggarannya disesuaikan dengan kondisi riil tahun depan,” tambahnya.
Meski fokus pada ekonomi, Miswar tidak menutup mata terhadap infrastruktur, terutama pascabencana banjir yang melanda kawasan tersebut beberapa waktu lalu. Ia menegaskan akan mengawal perbaikan drainase secara berkelanjutan agar warga tidak terus-menerus menjadi korban banjir.
“Infrastruktur tetap kita perjuangkan, terutama perbaikan drainase untuk antisipasi banjir. Persentase anggaran akan kita siapkan, termasuk untuk bantuan sosial yang sifatnya cepat tanggap bagi masyarakat terdampak, tentunya dengan tetap mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku,” pungkasnya.
Melalui reses ini, seluruh aspirasi masyarakat Dapil III diharapkan dapat tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang agar pembangunan lebih inklusif dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat bawah. (ped)
