METRO BISNIS

DPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2025, Realisasi Pendapatan Daerah 94,61 Persen, Perlu Peningkatan Kinerja untuk Capai Target Optimal

×

DPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2025, Realisasi Pendapatan Daerah 94,61 Persen, Perlu Peningkatan Kinerja untuk Capai Target Optimal

Sebarkan artikel ini
KETUA DPRD, Muhajir Muslim menyerahkan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2025 diterima oleh Wakil Wali Kota, Mulyadi.

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman gelar Rapat Paripurna penyampaian re­ko­mendasi terhadap Laporan Ke­te­rangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Rabu (29/4).

Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim. Ia mengatakan pen­tingnya fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan jalannya pe­merintahan daerah tetap optimal dan berpihak pada kepentingan masya­rakat.

Penyampaian rekomendasi hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ dibacakan oleh anggota DPRD, Dicky Samardi, yang memaparkan beberapa catatan penting kinerja Pemerintah Kota Pariaman tahun 2025.

Dicky yang merupakan Ketua Pansus LKPJ itu menyampaikan dari sisi pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp620,43 miliar atau sekitar 94,61 persen dari target Rp655,73 miliar, sehingga masih perlu peningkatan kinerja untuk mencapai target optimal.

Baca Juga  PLN Raih Penghargaan dari Local Media Summit 2024, Konsisten Dukung Perkembangan Media di Daerah

“Terkait pengelolaan keuangan daerah, capaian PAD yang hanya 94,61 persen masih belum sesuai target yang ditetapkan, sehingga perlu upaya maksimal untuk meningkatkannya pada tahun berikutnya,” jelasnya.

Menurutnya, pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer pusat, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 9,26 persen. Kondisi ini dinilai menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang masih tinggi.

Tidak hanya itu,  DPRD menilai tingginya belanja pegawai yang men­capai 53,04 persen dari total belanja daerah. DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah menye­suaikan komposisi belanja sesuai ketentuan.

Baca Juga  di Ajang ICA-ISDA 2023, PLN UIP Sumbagteng Berhasil Rauh Penghargaan ISDA Kategori Gold

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, menanggapi pen­tingnya peningkatan PAD sebagai kunci kemandirian daerah. Ia me­ndorong adanya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam meng­gerakkan ekonomi daerah.

Ia menjelaskan untuk mening­katkan PAD, pihaknya berharap ada­nya kerja sama dengan anggota DPRD, di mana masing-masing ang­gota dewan dapat menginisiasi minimal satu event tahunan yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pasalnya, dengan langkah tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. (***)