PASBAR, METRO–Bupati Pasaman Barat, Yulianto melakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta Pusat guna membahas pembangunan sekolah melalui dana revitalisasi serta rencana pengembangan sekolah terintegrasi, Rabu (6/5). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yulianto didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat, Imter Pedri. Audiensi diterima oleh Staf Khusus Mendikdasmen Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi yang juga menangani program pembangunan sekolah melalui dana revitalisasi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Yulianto menyampaikan bahwa Pasaman Barat telah memperoleh bantuan anggaran revitalisasi sebesar Rp11 miliar untuk penanganan sekolah terdampak bencana banjir dan longsor tahun 2025. Bantuan tersebut dialokasikan untuk enam taman kanak-kanak (TK) dan sembilan sekolah dasar (SD). “Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga mengusulkan tambahan revitalisasi reguler untuk 59 sekolah lainnya yang dinilai membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana,” jelasnya.
Tidak hanya fokus pada revitalisasi, Bupati Yulianto turut mengajukan rencana pembangunan sekolah terintegrasi. Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dan diterima oleh Subdirektorat Sarana yang diwakili Riqsal Hidayat.
Konsep sekolah terintegrasi yang diusulkan berbeda dengan sekolah inklusif pada umumnya. Model ini menekankan pada pengembangan kawasan pendidikan terpadu dalam satu kompleks, yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Fasilitas yang dirancang meliputi sarana pembelajaran serta fasilitas olahraga yang lengkap dan modern.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga mengusulkan pembangunan satu unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di pusat kota kabupaten guna menunjang kebutuhan akses pendidikan masyarakat.
Bupati Yulianto berharap pembangunan sektor pendidikan di Pasaman Barat dapat berjalan secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memenuhi seluruh persyaratan administratif, termasuk penyediaan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk merealisasikan program-program tersebut. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan,” ujar Yulianto. (end)
