MENTAWAI, METRO— Marak Terjadi kelangkan BBM Di Kepulaun Mentawai, yang duga dengan aktivitas mafia illegal oleh Oknum aparat coklat dan galian c tanpa izin, serta keberadaan sejumalh usaha resor yang didugaan keterkaitan dengan mafia aktivitas illegal di kepulaun mentawai menjadi perhatian serius Polda Sumatera barat beberapa hari ini.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan penjelasan terkait kondisi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Di tengah beredarnya berbagai isu di ruang publik mengenai dugaan adanya “mafia BBM” yang disebut-sebut menjadi penyebab kelangkaan, beberapa hari ini Mewakili Bupati Kepulauan Mentawai, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Arsenius, S.Pd., M.M., melakukan pemantauan kedatangan kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) SPOR Sumber Jaya 01 di Pelabuhan Syahbandar Tuapejat, Rabu (23/9/2026).
Pemantauan tersebut dilakukan bersama Tim Satgas Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat, khususnya di wilayah Sipora. Turut hadir Kepala Bagian Ekonomi, Kepala Dinas Perindagkop, pejabat pada Dinas Perindagkop, Kasat Pol PP dan Damkar, Pasiter Kodim 0319/Mentawai, Kasat Samapta Polres Kepulauan Mentawai, serta Pengawas SPBU PT Sumber Alam Sejahtera Indah.
Dalam pemantauan yang berlangsung pukul 08.20 WIB hingga 09.25 WIB tersebut, Tim Satgas memantau langsung kedatangan SPOR Sumber Jaya 01 sekaligus mengecek muatan dan alokasi BBM yang dibawa untuk wilayah Tuapejat. Berdasarkan manifest pengangkutan tanggal 22 September 2026, untuk tujuan Tuapejat tercatat Pertalite sebanyak 16 ton dan Bio Solar Subsidi sebanyak 8 ton. Selain itu, terdapat Bio Solar/Industri sebanyak 32 ton untuk tujuan Tuapejat yang menurut keterangan pihak SPBU diperuntukkan bagi kebutuhan PLN/PLTD Tuapejat.
Asisten II Arsenius mengatakan bahwa pemantauan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memastikan distribusi BBM berjalan sesuai alokasi dan kebutuhan masyarakat. “Pemantauan ini kita lakukan untuk melihat secara langsung ketersediaan dan proses distribusi BBM, sekaligus memastikan penyalurannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat,” Dalam kesempatan tersebut, pihak SPBU menyampaikan bahwa BBM yang diterima diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan sekitar tiga hari. Sementara pasokan berikutnya direncanakan tiba pada 24 September 2026 dengan rencana muatan Pertalite 16 ton, Pertamax 8 ton dan Solar 8 ton.
Selain ketersediaan stok, Tim Satgas turut mencermati pola pembelian BBM menggunakan jeriken serta alokasi Bio Solar bagi kelompok nelayan. Berdasarkan keterangan pihak SPBU, sekitar 2 ton Bio Solar disebut dialokasikan untuk kelompok nelayan berdasarkan rekomendasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap distribusi BBM melalui pencocokan dokumen pengiriman, penerimaan, stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Pemantauan juga akan dilakukan secara menyeluruh terhadap SPBU lainnya di wilayah Sipora Utara maupun Sipora Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi stok, penyaluran dan kebutuhan BBM di masing-masing wilayah. Melalui pengawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkomitmen menjaga kelancaran distribusi BBM agar ketersediaannya tetap terjamin dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan akibat kondisi cuaca dan transportasi laut. (rul)
