Angkat Perekonomian Petani Gambir
Pemprov Sumbar mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Niaga Gambir serta turunannya. Itu penting, karena Sumbar daerah pemasok komoditas gambir terbesar di Indonesia. “Pergubnya sedang berproses, saat ini tengah dibahas dan telah memasuki tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” terangnya.
Dikatakan Novrial, Pergub Tata Niaga Gambir ini turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan. Di dalamnya ada empat komoditi perkebunan, sawit, gambir, kakau dan karet.
Pergub tentang Tata Niaga Gambir ini mengatur dua hal. Pertama, standarisasi mutu gambir, kedua, produk turunan gambir seperti tanin dan katechin sekaligus nilai jualnya. Jika pergub ini tuntas, proses penetapan harganya bisa diatur seperti penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. “Dengan adanya pergub, penetapan harga tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar. Diharapkan menjadi solusi peningkatan kesejahteraan petani gambir di Sumbar,” harap Novrial.
Jaga Stabilitas Ketersediaan dan
Harga Bahan Pokok
Beberapa strategi dilakukan untuk menjaga stabilitasi ketersediaan kebutuhan pangan. Terutama menghadapi momen tertentu yang sering terjadi kenaikan harga. Dari sisi pasokan bahan pangan, secara berkesinambungan pihaknya terus melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok.
Terutama komoditas seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging, dan telur ayam ras, serta daging sapi, agar tetap terjangkau oleh masyarakat. “Kita terus memantau harga dan ketersediaan stok bahan pokok di pasaran, jika ditemui kelangkaan maka kita laksanakan operasi pasar dan sidak pasar,” terang Novrial.
Tahun 2023 lalu, Novrial menyebutkan, pihaknya telah melakukan 15 kali operasi pasar murah. Lokasinya tersebar di kabupaten kota. Operasi pasar tidak hanya melibatkan pihak terkait, tapi juga pelaku usaha dan IKM. “Tujuannya, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh konsumen tapi juga bagi produsen,” pungkasnya
Gubernur Sumbar Memajukan Ekspor
Novrial mengatakan, Gubernur Mahyeldi memiliki perhatian besar untuk pengembangan potensi ekspor daerah. Bahkan, ia meminta dinas terkait mencatat data detail dari setiap ekspor melalui wilayah Sumbar.
“Sejak Januari sampai Agustus 2024, Pemprov Sumbar telah menerbitkan 2.802 surat keterangan ekspor. Penerbitan surat itu ide langsung dari Pak Gubernur. Tujuannya agar semuanya tercatat utuh, mulai dari jenis, jumlah dan negara tujuannya. Itu penting, untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menerbitkan sertifikat mutu bagi setiap komoditi ekspor. Per bulan Agustus 2024 Dinas Perindustrian Perdagangan Sumbar telah menerbitkan 278 sertifikat. Sedangkan pengujiannya di laboratorium mutu Disperindag Sumbar. “Di laboratorium mutu kita alatnya cukup lengkap. Ada 921 alat telah dikalibrasi sesuai standar dan bisa dipergunakan untuk proses pengujian,” tambahnya.
Dinas Perindag Sumbar juga memiliki program Trainning of Exporters (ToX) melalui Export Coaching Program (ECP) untuk menciptakan eksportir baru di Sumbar. Program ini kerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI. Jumlah kuota peserta rata-rata setiap tahunnya 30 orang. Materinya, mulai dari menyempurnakan manajemen, produksi, pembiayaan dan promosinya.
“Hasilnya, pada Tahun 2023 lalu, ada 18 eksportir baru yang telah berhasil ekspor. Tahun ini kembali melahirkan 5 eksportir, bahkan saat ekspor perdananya pada akhir Agustus lalu,, itu langsung dihadiri oleh Gubernur,” bebernya.
Adapun rincian dari kelima eksportir tersebut adalah, PT Sasco Karya Mandiri di Kota Pariaman, CV Berkah Rezki Dhuha di Kota Padang, PT Lintas Laut Samudera di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Karya Herbal Nusantara di Kuranji dan CV Bespi Samudera Aquati di Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang.
Terkait pengembangan sektor industri di Sumbar, Novrial menyebut geliatnya cukup bagus. Tahun 2024 ini saja, PT Padang Raya Cakrawala (Apical Group) membuka pabrik di Kawasan Teluk Bayur, Kota Padang. Apical Group salah satu perusahaan pengekspor minyak sawit terbesar di Indonesia.
Diyakini, selain dapat menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan minyak nabati masyarakat, ini juga bisa menyerap tenaga kerja sehingga betul-betul berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. (AD.ADPSB)