PADANG, METRO–Penolakan kenaikan BBM di Sumatra Barat (Sumbar) tidak hanya dilakukan dari kalangan aktivis mahasiswa. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar, juga mendatangi gedung DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi protes terhadap pemerintah yang telah menaikkan harga BBM, Selasa (6/9).
Kedatangan Kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar yang sebagian juga merupakan alumni 212 dan dikordinatori Jel Fathullah tersebut ingin melakukan hearing dengan anggota DPRD Sumbar terkait kenaikan harga BBM yang saat ini meresahkan masyarakat.
“Tingginya kenaikan harga BBM di masa harga minyak dunia turun serta terpuruknya ekonomi rakyat pascapandemi wabah corona dapat menimbulkan gejolak yang sulit dikendalikan. Terkait persoalan ini kami ingin hearing dengan DPRD Sumbar, “ ungkap Jel Fathullah.
Kedatangan Kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suwib dan didampingi Kabag Umum, Riswandi dan beberapa staf lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Jel Fathullah juga menyampaikan pihaknya agar pemerintah mengembalikan kembali harga BBM ke harga semula.
“Kami menilai rakyat kecil belum mampu untuk membelinya. Apalagi masyarakat saat ini masih berusaha untuk membangun kembali ekonominya yang hancur akibat pandemi Covid-19,” tegas Jel Fathullah, dalam pertemuan tersebut.
Pihaknya menilai, pemerintah tidak pantas mengaitkan antara BLT dengan menaikkan BBM, selain penyaluran tidak efektif juga justru bisa melahirkan kasus korupsi dan tidak mendidik mental positif rakyat.
“Kami yakin jika BLT dijadikan kompensasi BBM, bisa berstatus riswah artinya suap menyuap, maka tidak efektif,” tutur Jel Fathullah.
Selain itu, mereka juga meminta Presiden RI Jokowi untuk memecat Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, dan tidak memberikannya jabatan apapun karena dia dinilai telah merugikan BUMN khususnya Pertamina.
Bukan hanya itu, mereka mendesak DPR RI harus menggunakan hak interpelasi untuk mengkaji kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. “Pemerintahan harus transparan dalam mengelola BUMN Pertamina untuk mencegah kasus korupsi dan permainan para mafia migas,” tegasnya lagi.
Menyikapi hearing bersama Kolaborasi Ormas dan Tokoh Masyarakat Sumbar tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suwib mengatakan, segera melakukan pembicaraan dengan anggota DPRD Sumbar lainnya, serta melanjutkan permintaan masyarakat pada pemerintah pusat.
“Saya akan segera membicarakan hal ini dan melanjutkan ke pihak berkompeten yakni DPR-RI, Presiden dan Menteri, semua masukan akan kami akomodir,” pungkas Suwirpen Suwib. (hsb)