JAKARTA, METRO–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta dengan tegas jangan ada oknum yang memprovokasi atau menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan vaksinasi Covid-19. Pasalnya, angka kematian Covid-19 disumbang oleh orang yang belum mendapatkan vaksin dosis lengkap.
“Saya mohon orang-orang yang menganjurkan jangan vaksinasi, anda yang bertanggung jawab pada komunitas anda jika ada yg meninggal karena tidak di vaksin. Data 69 persen yang belum divaksin. Lansia yang belum vaksin jadi cepat-cepat vaksi,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (7/2).
Luhut memaparkan, sepanjang varian Omicron hadir di Indonesia, dari sebanyak 356 pasien meninggal, 42 persen memiliki komorbid, 44 persen lanjut usia, sebanyak 69 persen belum divaksin lengkap.
“Jadi, yang punya hipertensi, diabetes perlu perhatian. Jangan menyebarkan masukan-masukan tak jelas,” ucapnya.
Luhut menyebut, berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 65 persen pasien kasus Covid-19 saat ini bergejala ringan. Bagi yang bergejala ringan maupun tanpa gejala, sebaiknya tidak perlu dirawat di rumah sakit, tapi cukup isolasi mandiri di rumah.
“Kita minta tidak masuk rumah sakit, cukup isoter. Dari data ini dipegang betul dan perhatikan juga orang-orang yang menganjurkan tidak vaksin,” imbuhnya.
Luhut menambahkan, agar masyarakat mau mendengarkan dan melaksanakan imbauan dan perintah pemerintah. Hal tersebut untuk kebaikan, keamanan, dan keselamatan bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita.
“Kita bicara data dan keselamatan sekeliling, dari data itu pemerintah ambil kebijakan percepatan vaksinasi dosis 2 lansia dan kelompok rentan lain vaksin booster untuk masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Percepatan Vaksinasi
Luhut menyampaikan, pemerintah saat ini sedang mendorong percepatan vaksinasi, terutama dosis dua untuk para lansia dan kelompok rentan lain.
“Pemerintah akan mengambil kebijakan pengetatan yang lebih terarah untuk kelompok rentan seperti lansia, kelompok komorbid dan yang belum divaksin. Jadi pengetatan PPKM akan berbeda dengan varian Delta, karena Omicron ini lebih menyasar pada kelompok rentan,” kata Luhut.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga menyediakan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga, aparatur negara diminta membantu dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi.
Dalam hal ini, Presiden Jokowi meminta Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BKKBN untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan, obat-obatan dan menaikkan jumlah tempat tidur yang dikonversi untuk Covid-19.
Selanjutnya, mengaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat untuk merawat pasien tanpa gejala dan gejala ringan, sehingga tidak membebani rumah sakit. Mendorong penyediaan fasilitas penginapan khusus untuk para tenaga kesehatan, sehingga mereka tidak tertular omicron ketika mereka berada di rumah.
“Jika para nakes ini terkena Omicron, dapat menurunkan pelayanan fasilitas rumah sakit,” ucapnya.
Sesuai arahan Presiden hanya gejala yang sedang, berat, dan kritis yang masuk ke dalam rumah sakit dan sisanya melakukan isolasi terpusat. Pemerintah akan mendorong secara masif penggunaan telemedicine untuk masyarakat yang memiliki gejala ringan.
“Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi lonjakan kasus Omicron ini, karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang Omicron ini. Masyarakat tetap dapat beraktivitas sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM yang ditetapkan,” pungkasnya. (jpg)