PDG. PARIAMAN, METRO–Asisten II Pemka Padangpariaman Zainil menyatakan daerah Kabupaten Padangpariaman tidak terlepas dari berbagai ancaman berbagai jenis bencana alam. “Berdasarkan kajian tim ahli secara nasional dan internasional, Kabupaten Padangpariaman memiliki 10 risiko bencana dari 11 risiko bencana yang ada,” kata Asisten II Sekretariat Daerah Zainil saat membuka secara resmi kegiatan wokshop penyusunan draft NOL rencana kontingensi gempa Bumi dan tsunami, kemarin.
Katanya, Padangpariaman memiliki komitmen yang kuat dalam penanggulangan bencana daerah. Sebagai wujud komitmen dalam penanggulangan bencana daerah tersebut, di bawah kepemimpinan Bupati Suhatri Bur dan Wakil Bupati Rahmang, pasangan pimpinan daerah tersebut mengerahkan seluruh pihak terkait dan bawahannya untuk bersama-sama turun ke lapangan dalam rangka bahu membahu meringankan beban warga terdampak bencana. “Contohnya saat bencana banjir yang melanda sebagian wilayah di Padangpariaman beberapa bulan lalu,” ujarnya.
Zainil turut menyampaikan terima kasih kepada BNPB Pusat yang telah menunjuk Kabupaten Padangpariaman sebagai salah satu kabupaten yang wajib memiliki dokumen kontingensi gempa Bumi dan stunami. Dimana dokumen ini akan menjadi pedoman bagi daerah dalam melakukan Kontingensi bencana gempa bumi dan stunami.
“Rencana Kontingensi merupakan piranti dasar kesiapsiagaan bagi BNPB dan BPBD dalam membangun koordinasi, komitmen dan pengerahan sumberdaya berbagai pemangku kepentingan demi pengurangan resiko bencana,” terangnya.
Dikesempatan yang sama, Perwakilan BNPB Direktorat Kesiapsiagaan Dianita mengungkapkan, program idrip bantuan Bank Dunia ini tidak hanya kegiatan rencana kontingensi saja tapi juga dalam bentuk penyediaan rambu dan jalur evakuasi, serta pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Padangpariaman yang mana pesisir selatan menjadi lokus nya.
“Dokumen bersama yang dibuat berdasarkan hasil komitmen bersama maka perlu melibatkan semua OPD dan stakeholder terkait. Nantinya dokumen ini merupakan milik pemerintah daerah pada akhirnya menjadi regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati,” ujarnya.
Sebelumnya, Kalaksa BPBD yang pada saat itu diwakili oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaam BPBD Al-Kamar Rahim mengungkapkan, workshop berlangsung selama 3 (tiga) hari denga melibatkan 35 peserta dari berbagai unsur kebencanaan di Kabupaten Padangpariaman.
“Kita berharap dukungan data dan informasi dari semua pihak dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi ini agar bisa lebih sempurna,” tamahnya. Tampak hadir dalam workshop ini Kepala BMKG Padangpanjang dan beberapa forum kebencanaan di Kabupaten Padangpariaman, seperti TNI, Polri, PMI, dan FPRB. (efa)
