SOLOK, METRO–Wakil Bupati (Wabup) Solok, H. Candra mempertanyakan kejelasan dukungan anggaran penanganan sawah rusak berat akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Solok pada akhir 2025 lalu. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak lahan pertanian masyarakat yang belum dapat kembali produktif karena rusak berat. Sementara dukungan anggaran rehabilitasi dari pemerintah belum tersedia.
“Pertanian adalah tulang punggung ekonomi masyarakat Kabupaten Solok. Masih ada sekitar 1.500 hektar sawah rusak berat akibat bencana dan belum tertangani, tentu ini juga akan berdampak terhadap produksi pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat,” ujar Candra.
Hal ini sengaja dipertanyakan Candra ketika menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sumatera Barat, Padang kemarin. Dalam forum itu, Pemerintah Kabupaten Solok hadir bersama perwakilan OPD terkait untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus menyampaikan sejumlah persoalan daerah yang berdampak langsung terhadap sektor pangan dan ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan, persoalan pascabencana tidak hanya menyangkut bantuan darurat, tetapi juga keberlanjutan ekonomi warga, terutama petani yang kehilangan sumber penghasilan akibat rusaknya lahan pertanian.
Forum HLM TPID Sumbar kali ini sendiri menekankan penguatan strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi Sumatera Barat pada periode terbaru berada di angka 1,97 persen secara year on year (yoy), atau mengalami kenaikan harga rata-rata sebesar 1,97 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut dinilai masih berada dalam kategori terkendali dan sehat karena berada dalam rentang target nasional.
Dalam pembahasan strategi pengendalian inflasi, sejumlah langkah menjadi perhatian bersama, mulai dari pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan stok pangan melalui Bulog, redistribusi komoditas antar daerah, hingga penguatan sistem informasi harga berbasis digital untuk mencegah panic buying di tengah masyarakat dan juga peluncuran aplikasi KIAT SUMBAR.
Wabup Candra menilai, sinergi lintas daerah sangat penting dilakukan, terutama bagi daerah penghasil pangan seperti Kabupaten Solok yang juga rentan terdampak bencana alam. “Stabilitas harga tidak cukup hanya dijaga dari sisi pasar. Produksi petani juga harus diselamatkan. Karena itu persoalan sawah rusak pascabencana ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya. (vko)
