PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengatakan, dengan memperkuat tata kelola pemerintahan nagari/desa, akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung akselerasi program nasional di tingkat desa/nagari.
Hal ini sejalan dengan delapan Program Unggulan (Porgul) Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub), Vasko Ruseimy yakni, pada Progul Kedua, Gerak Cepat Sumbar Sejahtera. Di mana melalui progul ini menjadikan Sumbar sebagai lumbung nasional dan ekonomi berkelanjutan.
“Pemimpin di desa/nagari ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” ungkap Mahyeldi, saat Rapat Kerja Forum Wali Nagari (FORWANA) dan Kepala Desa Tahun 2025 di Padang, Senin (29/9).
Mahyeldi menyebut, pemerintah menyadari, kemajuan suatu bangsa dipengaruhi keseimbangan pembangunan yang nyata di setiap wilayah, yang dimulai dari nagari/desa. Menurutnya, pembangunan desa tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pengembangan keterampilan, perubahan perilaku dan akses pada sumber daya ekonomi.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi juga mengapresiasi terselenggaranya rapat kerja FORWANA. Menurutnya, rapat kerja ini momentum penting menyatukan langkah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari/desa menuju Sumbar madani yang maju dan berkeadilan.
”FORWANA hadir sebagai wadah wali nagari/kepala desa untuk berdiskusi, bertukar pikiran, berkoordinasi. Juga memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjadi ajang silaturahmi antar wali nagari/kepala desa,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi berharap, FORWANA dapat memperkuat solidaritas dan komunikasi efektif antar anggota. Sehingga diharapkan dapat tetap eksis, semakin kuat dan menjadi forum strategis dalam meningkatkan peran serta kinerja wali nagari/kepala desa.
Selain itu, mempererat silaturahmi, membahas isu-isu strategis pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta menciptakan sinergi antar nagari/desa untuk tujuan pembangunan bersama.
Secara eksternal, FORWANA diharapkan mampu menjalin hubungan harmonis dengan, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. perguruan tinggi, ormas, dan organisasi lain, termasuk PABPDSI.
“Besar harapan saya, organisasi luar biasa ini dapat berkolaborasi dan bersinergi membawa perubahan positif terhadap wajah nagari/desa. Dengan demikian, dunia luar melihat nagari di Sumbar benar-benar menjadi pemerintahan terdepan yang mewujudkan Sumbar madani yang maju dan berkeadilan,” ungkap Mahyeldi.
Rapat kerja FORWANA juga diharapkan dapat merumuskan arah kebijakan strategis penggunaan dana desa tahun 2026, program ketahanan pangan di nagari/desa, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai kebijakan nasional.
Juga diharapkan dapat menjadi persiapan Musyawarah Besar (Mubes) FORWANA pada Desember 2025, bertepatan berakhirnya masa kepengurusan 2022–2025.
Ketua FORWANA Provinsi Sumbar, Dr. C. Zul Arifin S. Sos, MM, MP, C, PMC N. L. P, C. Md mengatakan, rapat kerja FORWANA awal sudah dilaksanakan Juni 2025 di UNP. Dari hasil rapat kerja tersebut akan dilaksanakan Mubes FORWANA Kepala Desa Sumbar pada Desember 2025.
Rapat kerja juga diharapkan dapat mewujudkan persamaan persepsi tentang regulasi kebijakan nasional tentang desa dan juga perlindungan advokasi terhadap wali nagari dan kepala desa serta perangkat desa yang di dalamnya melaksanakan tugas fungsi pokoknya.(fan)
